Sabtu, 20 Desember 2014
Language :
Find us on:
Syariah 
Mengkonversi Sistem Pemerintahan (Pengantar Diskusi Seputar Khilafah)
Senin, 05/11/2007 09:05

Dari sudut pandangan agama, pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil. Yaitu: pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah (2001:204), sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali karamullah wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.

Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-‘aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthoniyah.

Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah (tujuan syar’i) dari imamah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil ‘Itiqad (1988:147), menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden) karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudharat di dunia ini”.

Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syar’i di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapa pun tidak bisa mengingkarinya.

Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apa pun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. (Imam al-Ghazali Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:148)

Terlebih, mendirikan khilafah mendunia terbantahkan oleh dalil-dalil berikut ini: Pertama, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil syar’i yang qath’i. Adapun yang wajib dalam pandangan agama, adalah adanya pemerintahan yang menjaga kesejahteraan dan kemashlatan dunia. Terlepas dari apa dan bagaimana sistem pemerintahannya. Karena itu, kita melihat para ulama di berbagai negara di belahan dunia memperbolehkan, bahkan tak jarang yang ikut terlibat langsung dalam proses membidani pemerintahan di negaranya masing-masing. Beberapa contoh kasus dari sistem pemerintah di jaman klasik, antara lain: Daulah Mamalik di Mesir, Daulah Mungol di India, Daulah Hafshiyyah di Tunis, dan lain sebagainya.

Kedua, persoalan imamah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah bukanlah bagian dari masalah aqidah, melainkan termasuk persoalan siyayah syar’iyyah atau fiqih mu’amalah. Karena itu, kita boleh berbeda pendapat dalam soal sistem pemerintahan, sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya masing-masing dalam mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah dari sistem yang dianutnya tersebut.

Ketiga, membentuk pemerintahan agama di suatu daerah, akan membunuh agama itu sendiri di daerah lain. Menegakkan Islam di suatu daerah di Indonesia, sama halnya dengan membunuh Islam di daerah-daerah lain seperti di Irian Jaya, di Flores, di Bali dan lain sebagainya. Daerah basis non Islam akan menuntut hal yang sama dalam proses penegakkan agamanya masing-masing. Bentuk negara nasional adalah wujud kearifan para pemimpin agama di Indonesia, tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama, sebagai tuntutan dari otonomi daerah.

Keempat, masyarakat masih belum siap benar untuk melaksanakan syari’at Islam secara penuh, terutama untuk menerapkan hukum pidana Islam. Seperti bagi pezinah dirajam, pencuri dipotong tangan, sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat dan zakat, dan seterusnya. Penerapan syari’ah Islam secara penuh tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam akan menyebabkan banyak umat Islam yang tidak mengakui sebagai seorang muslim karena takut terhadap sanksi hukum tersebut. Jumlah 90 persen umat Islam akan mengalami penurunan secara drastis. Sehingga penerapan itu justru merugikan umat Islam sendiri.

Kelima, sulitnya mencari tolok ukur apakah yang dilakukan oleh seorang khalifah itu merupakan suatu langkah politik atau sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan, atau itu memang benar-benar melaksanakan perintah Allah ketika terjadi kekerasan dari khalifah yang berkuasa terhadap para ulama sebagaimana dialami oleh imam madzhab yang empat: Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka. Sejarah mencatat tidak sedikit dari para ulama yang mendapat perlakuan zalim, diborgol, dipenjara, dan dianiaya, sementara khalifah dalam menjalankan hukuman tersebut melakukannya atas nama agama. Jika demikian yang terjadi maka sudah pasti ulama nahdliyyin akan memenuhi penjara-penjara di seluruh wilayah Indonesia.

Keenam, jika memang disepakati ide formalisasi syari’ah, maka teori syari’ah manakah yang akan diterapkan.Apakah model Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran sebagaimana diamalkan oleh kaum nahdliyyin seperti tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya atau sistem Syi’ah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid-masjid Ahlus Sunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, atau belahan lain di dunia ini, dan pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama. Jika itu yang terjadi, niscaya warga Nahdliyyin akan akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda aqidah tersebut.

Dalil-dalil di atas kian meyakinkan bahwa cita-cita untuk mendirikan khilafah islamiyah akan membawa konsekuensi tersendiri bukan hanya menyangkut tampilan wajah Indonesia tetapi juga kondisi masyarakat yang akan diwarnai oleh konflik dan disistensi dari elemen bangsa yang lain.

Dengan mempertimbangkan pendapat dari Imam al-Ghazali dan al-Baidlawi maka mengkonversi sistem pemerintahan yang ada tidak diperbolehkan menurut syara’, mengingat besarnya ongkos sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan ahlusunnah wal jama’ah menghindari mudharat lebih utama dari pada menerapkan kebaikan. Karena itu, menghindari mudharat yang besar lebih kita utamakan dari pada mendapat sedikit kemaslahatan. Sebaliknya, tidak mendapatkan sedikit kebaikan untuk menghindari mudharat yang lebih besar merupakan sebuah bentuk kebaikan yang besar.

Jadi, sistem pemerintahan di dalam pandangan agama bukan sistem untuk sistem melainkan sistem untuk umat. Sehingga sistem apapun yang dianut oleh umat di dalam memenuhi tujuan syar’i dari pemerintahan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta umat. Sebab sejatinya menurut Imam al-Ghazali, pemerintahan itu didirikan untuk menata umat, agar kehidupan agama dan dunianya aman sentosa dari ancaman dari dalam maupun dari luar (Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, 1988:147).

Senada dengan Imam al-Ghazali di atas, al-Baidlawi juga berpandangan bahwa esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut. Yaitu sebuah pemerintahan yang menganjurkan ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum mustad’afin, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Esensi dari pemerintahan itu menurutnya adalah keharusan profetik dan intelektual dalam menjaga kedamaian dan mencegah kerusakan dunia (Lihat misalnya dalam Al-Baidlawi, Thawali’ al-Anwar wa Mathali’ al-Andlar, 1998: 348).

KH. MA Sahal Mahfudz menyatakan sikap NU pada saat khutbah iftitah Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Sukolilo Surabaya, 28 Juli 2006: ”NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari’at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari’ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari’ah di dalam masyarakat”.

Dalam kaitan ini, sikap NU jelas, keinginan untuk mengkonversi sistem pemerintahan, tidak memiliki akar syara’, malahan bertentangan dengan serangkaian hasil ijtihad para ulama NU yang dirumuskan di berbagai institusi pengambilan keputusan dan kebijakan tertinggi organisasi. Bagi NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final umat Islam Indonesia dalam mendirikan negara dan membentuk pemerintahan.

KH Muhyidin Abdusshomad
Penulis buku “Fikih Tradisionalis”, Ketua PCNU Jember

Komentar(10 komentar)
Selasa, 24/06/2008 10:29
Nama: laskar karbala
hidup mulia atau mati sahid
pancasila / UUD 1945 buatan manusia dan semua ketetapan hukum di NKRI produk kolonial belanda. Dan sekarang itu digunakan pemerintah untuk melawan rakyat.

Al Quran dan Hadist itu hukum Alloh SWT dan menjamin adalah Alloh SWT ....kenapa kita Ragu. Rosul dalam mewujudkan masyarakat MADANI juga menggunakan dasar Al Qur'an. Sebenarnya mungkin ada yang menyumbat di akal fikiran kita sehingga kita tidak setuju dengan hukum Alloh ditegakkan di muka bumi. Rugilah bagi mereka yang ragu, hidup cuma sekali
Rabu, 18/06/2008 21:19
Nama: Hermawan
Umat Belum Siap
Saya setuju dengan Pak Kyai yang point 4 yang intinya "masyarakat belum siap" , untuk itu kewajiban tiap muslim untuk berdakwah walaupun satu ayat untuk menguatkan Aqidah Islam sehingga kita siap menerima hukum Alloh secara keseluruhan (minimal yang ada di Quran) karena saya yang awampun yakin QURAN itu Kalam Alloh yang wajib diimani dan ditaati.

Jadi initinya "Dakwah" adalah jihad terbesarnya.

Mohon maaf segala kekhilafannya.

Salam,

Jumat, 06/06/2008 20:43
Nama: Husni
Ikut nimbrung
Aslam..teman2 smua sya kira penegakan syari'ah di indonesia mungkin bisa dilaksanakan tapi menurut hemat saya itu madaratnya lbih besar knapa ?karena kita hidup dinegara yang majemuk yang di perlukan adalah bagaimana kehidupan di indonesia ini aman and tentram ritual keagamaan bebas di laksanakan keadilan berjalan .coba kalau kita buat khilafah yakin sebagian rakyat indonesia akan menolak walaupun kalau khilafah berdiri tidak diapa apain ..
Rabu, 23/04/2008 15:47
Nama: Gus Rul
Bagus..
Referensi lebih ilmiah bila membahas Politik secara teoritis. Lebih bagus lagi kalau pembahas dengan latarbelakang keilmuan sesuai fakultasnya
Sabtu, 19/04/2008 02:21
Nama: Ackie
Khilafah
Ya..Alloh ampunilah kami yang seringkali terlalu sering berdiskusi, sementara kami masih kurang mengamalkan sedikit ilmu yang telah kam miliki
Sabtu, 23/02/2008 14:27
Nama: fadli
USULAN FORUM TABAYYUN
sudahlah lebih baik antara lembaga resmi HTI dan NU dipertemukan dalam satu forum biar nda mengambang komentarnya dan biar tahu siapa yang lebih berbobot dan syar'i argumentasinya. hadirkan Kyai Said Agil Sirodj rohimahullah dan kyai ghozali said rohimahullah dari NU dan lawannya Kyai siddiq al-jawi atawa Kyai Muh.Al-Khottoth dari HTI. BIAR KETAHUAN SIAPA YANG MEMIHAK ISLAM AHLUSSUNAH WAL JAMAAH MANA YANG EGO PRIBADI ATAU GOLONGAN. OHYA BAWA SELURUH KITAB RUJUKANNYA MULAI DARI KITAB TTG BAYANU USHUL FIQH, DAN SYARIAT, KHILAFAH, DLL. BUAT AJA FORUM DI TEGAL,JATIM, JOGJA, JATIM YANG KUAT MASSA NU DAN HTI. JAYA NU!!!
Selasa, 19/02/2008 23:11
Nama: elwatsiq
sedikit kok
silakan baca tulisan kami berjudul "al-Khilafah" di weblog:
elwatsiq.wordpress.com
setelah itu, silakan mengklaim apakah kita termasuk ahli sunnah atau bukan berkenaan dengan ide khilafah.
wahai kiyai (meski sebutan kiyai bukan jaminan surga), kiyai berargumen bahwa khilafah bukanlah bahasan akidah, tapi diwaktu yang sama kiyai mengutip pendapat-pendapat Imam Ghazali di kitab al-Iqtishod fil -I'tiqod, pak yai tau gak arti nama kitab itu? sudah baca halaman 70-80, jangan-jangan bagian itu belum dibaca. baca dulu ya.. penting! kiyai pasti belum tamat baca kitab Imam Ghazali yang lain "al-Wasith", juga kitab "majmu'" nya imam annawawiy, kalo belum baca silakan baca dulu baru ngomong, biar berbobot.dan tidak sembarangan ngomong.
Selasa, 12/02/2008 15:06
Nama: gus ris
kepada semua muslim
assalamu 'alaikum wr. wb.
kepada semua ikhwan dan akhwat ane semua, saya sedikit banyak telah belajar tentang ilmu manajemen baik yg berasal daari Islam sendiri (Quran Hadits) maupun manajemen modern (yg berlaku saat ini). menurut ilmu yg saya miliki. bahwa suatu organisasi dpt terbentuk karena adanya persamaan tujuan (itu yg paling utama), terus hubungannya dg pembentukan khilafah? bukankah kita semuanya mempunyai tujuan sama yaitu mengesakan Allah dalam setiap kehidupan......
namun perlu DIINGAT bahwa dalam setiap lini kehhidupan ini ada yg disebut AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan). AGHT itu sdh kita hadapi sebelum kt membentuk organisasi yg namanya khilafah Islamiah atau apapun namanya, sebagaimana yg ada pada jaman Rasulullah dan para khaulafar rosyidin. tapi kt mempunyai banyak hambatan dan tantangan.


Dari pengalaman yg saya ketahui...dan dari ucapan baginda Ali kw, tantangan terbesar kt adl berasal dari kt sendiri.....
runtuhnya Islam adl krn kt sendiri. kt lht aja sejarah runtuhnya Turki Usmani. bgmn negara2 Nonis tak mampu menghancurkannya, malah pemberontakan di Saudi dan daerah lain ditambah Musthofa kemal Pasha lah yg menjadi sebab. (org Islam sendiri).

Oleh sebab itu, sbl membentuk khilafah bentuklah dulu forum silaturahim kebangsaaan kita samakan visi dan misi dulu, jgn sampai kayak kerajaan Islam abad pertengahan yg saling menjatuhkan.


dan perlu diingat Islam ada sampai saat ini bukan krn adanya kerajaan Islam abad pertengahan. melainkan dibawa oleh para ulama arif yang kebanyakan malah ANTI PEMERINTAH. jADI KEMBALILAH KEPADA PARA ULAMA YG ARIF,JANGAN MENJAUH. JANGAN CARI JALAN SENDIRI-SENDIRI.....


MARILAH KITA BERSATU DALAM AGAMA WALAUPUN BERBEDA MAHZAB...
BUKANKAH SUDAH DICONTOHKAN OLEH PARA IMAM (MALIKI, SYAFI'I, HAMBALI, DAN HAMBALI)

BUKANKAH PADA JAMAN MEREKA SDH BERBENTUK KERAJAAN BUKAN KHILAFAH YG DICONTOHKAN ROSULULLAH SAW

akhirnya marilah kita merenung....kita tahu masing2 kita punya salah dan kelemahan. dan masing2 dari kita punya kelebihan. oleh karena itu, saudaraku.....

AKUILAH KEKURANGAN KITA DAN TERIMALAH KELEBIHAN ORANG LAIN. JIKA SEMUA MUSLIM SADAR AKAN HAL INI INSYA ALLAH TDK PERLU DEMO DI JALAN2...... CITA2 KITA BISA TERWUJUD.

UKHUWAH ISLAMIAH LEBIH PENTING DARIPADA MENDIRIKAN BELASAN NEGARA-NEGARA ISLAM.
Wa 'alaikumus salam Wr. Wb.

Ahad, 03/02/2008 22:00
Nama: dili
menulis
adik-adik yang berjuang karena Allah dan Rosulnya...waspada yaa ada gerakan yang sedang menghancurkan islam..ya orang kafir....jadi ya nolak islam diterpakan secara kaffah ya temenya orang kafir...gitu aja kok repot
Selasa, 04/12/2007 19:17
Nama: al-bukhori
AWAS rekayasa KAUM LIBERALIS
ketika saya membaca tulisan di atas,ada beberapa hal yang aneh:

1.BERPIKIR TASYRI'NYS TDK menjadi pijakan
,mis.tdk membedakan antara ijma' dan ijtihad shahabat,mnedahulukan fakta dari naqli.

2.jawaban di atas masih MENUKIL jawaban temen2 liberal tempo dulu.
logika2nya sama, susunan kalimatnya nyaris sama.

dari 2 hal di atas ada kemungkinan besar keterlibatan kaum liberalis-backingnya USA-,untuk mengadu domba 2 ormas besar tersebut.saya kasihan kepada umat islam pada umumnya,dan sbg alumni PP Darul Ulum Jombang,saya sangat berduka cita karena NU di jadikan tunggangan baru kaum liberalis-u menyukseskan program USA u menghancurkan umat islam-.innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

ingat NU umat mendambakanmu,janagnlah kaum mau menjadi tunggangan untuk menghancurkan umat islam.bangkitlah NU! bangkitlah!

kalo ada tanggapan bisa kirim ke suprialbukhori@hotmail.com


Space Iklan
625 x 100 Pixel
Buletin Jumat
Kamis, 10/04/2014 16:06
Edisi 118: Jum'at II April 2014
Pada Edisi 118 ini, tim redaksi buletin Nahdlatul Ulama menurunkan tema tentang tawadhu. Yaitu sifat rendah diri yang sekarang makin langka di...
Agenda
PrefDesember 2014Next
MngSenSelRabKamJumSab
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
:::: Simak berbagai info NU Online melalui twitter. Follow @nu_online :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi@nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky@nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::