Jumat, 27 Maret 2015
Language :
Find us on:
Kolom 
Khittah NU 1926: Sebuah Tafsir Pemahaman
Kamis, 30/07/2009 15:13
Oleh KH Miftachul Akhyar
 
"Akeh ndandang diuneake kuntul"
 
Perjuangan dalam Pilpres kemarin bukan antara menang-kalah, tapi antara kebenaran (menyangkut ideologi) dan kaderisasi sebagai sebuah bentuk amanat guna memprotek kebesaran dan kebanggaan setiap organisasi apapun.
 
Bukankah agama juga membutuhkan proteksi? Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sulthoniyah menyatakan: Addinu ussun was sulthonu haarisun. Wama la ussa lahu  famahduumun wama la haarisa lahu fa dloo’iun. NU (Nahdliyyin) akan mengalami “dloo’i-un (sia-sia, menjadi obyek, ambeng kepentingan yang bisa merusak visi-misi NU mengarah kepola hidup serba “pragmatisme”) manakala struktural dan kulturalnya tidak memberi bimbingan dan arahan.

Atas dasar inilah dalam “Musyawarah Kerja NU Jatim" pada 2-3 Juni 2009 di Surabaya”, Komisi Khittah memutuskan "Penerapan Khittah NU" bidang politik dalam butir 2 Isinya: "Dalam mencapai tujuan, jam'iyah Nahdlatul Ulama berkewajiban memberikan petunjuk dan arahan kepada warganya dalam segala bidang kehidupan, baik akidah, syariah, akhlak, dan politik."

PKB (khususnya) yang selalu gembar-gembor sebagai partainya Nahdliyyin dan selalu merapat bila merasa kepepet, setelah menemukan (harapan) gelayutan kekuatan orang lain, dia berakrobat dengan menyerahkan penuh miliknya mulai dari kepala sampai kaki, siap menjadi kaki-tangan orang lain untuk menampar induknya sendiri, dia sudah menjadi bagian orang lain, rela melepas kebesarannya menjadi bagian kecil orang lain, perjuangannya begitu jauh dari sebuah “ideologi dan idealisme”. Masih layakkah mengaku sebagai partai Nahdliyyin?.
 
Sikap pimpinan NU dalam Pilpres kemarin tidak salah dan tidak menabrak rambu-rambu Khitthah 84 yang ditudingkan itu. JK adalah sosok dari putra pendiri NU Sul-sel dan masih sebagai Musytasyar PWNU Sul-sel, memang dalam dirinya mengalir darah Muhammadiyah, kita tahu Muhammadiyah sulsel atau darah Muhammadiyah yang mengalir ditubuhnya adalah darah yang amaliyahnya sama dengan NU.
 
Dia memang kader NU dalam Pilpres kali ini. NU harus mengamankan kadernya dalam percaturan strategis bila telah memenuhi persyaratan konstitusi. Sikap ini (pasti) akan  dilakukan oleh organisasi manapun yang faham dan ingin besar atau mempertahankan kebesarannya dari pesona organisasi lain. Tengaranya, ada sebuah ketakutan bila JK yang terpilih sebagai RI.1, tentu semuanya mafhum.
 
Berdailh dengan Khittah
 
Di saat pencalonan Gus Dur (GD) menuju RI.1 saat itu GD masih sah sebagai Ketum PBNU – cat: Ketua Umum Nahdlatul Ulama 1984-1999). Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-24 Juli 2001) sampai lengser, para petinggi NU (struktural – kultural ) tiada satupun yang menuding sebagai pelanggaran khitthah. Bahkan euforia terlihat dimana-mana,muncul benalu-benalu yang membanggakan diri sebagai warga NU atau tetangga NU. Cabang-cabang NU pun sering digunakan “nyengkuyung” kedudukan GD terlebih menghadapi upaya pelengseran. Pelanggaran Khitthahkah ini? Semuanya diam. Pengamat ikutan diam.

Memang Politik yang dikembangkan NU adalah politik “kebangsaan & kerakyatan”. Namun, jangan dianggap terlepas dari nilai-nilai visi-misi dakwah dan amar-ma’ruf nahi Munkar-nya. Dimanapun