::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Pemimpin Harus Bisa Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Rabu, 09 Januari 2019 09:00 Daerah

Bagikan

Pemimpin Harus Bisa Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani
Ganjar melantik Bupati dan Wabup Tegal
Semarang, NU Online 
Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo minta kepada Bupati Tegal Hj Umi Azizah dan Wakilnya Sabilillah Ardie bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani sebagai platform terkuat yang fundamental dalam good governance. 

Hal itu disampaikan Ganjar saat melantik Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2019 - 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (8/1).

Dari pengalaman OTT di sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah, Ganjar mengingatkan bahwa godaan terbesar pemimpin daerah adalah soal transaksi jabatan ASN dan komisi proyek. Maka dari itu, Ganjar minta agar integritas harus dinomorsatukan, termasuk tidak memikirkan mengembalikan uang kampanye.

"Karena dari situlah problem pertama itu akan muncul, godaan terbesar adalah soal fulus (uang)", katanya.

Ganjar menyadari bahwa setiap pemimpin daerah tidak terlepas dari godaan proyek dan komisi proyek. Untuk mengatasi itu, kata Ganjar, transparansi harus dikedepankan dan dorong agar setiap proyek masuk ke sistem lelang.

"Sehingga ULP kemudian menjadi titik pertama yang harus direform, tempatkan orang-orang yang tidak memikirkan dunia saja, tapi juga akhirat," pintanya. 

Ganjar juga minta agar kepuasan masyarakat menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan layanan publik yang baik. "Ukurannya bukan pada penghargaan dari kementerian atau lembaga, tapi kepuasan dari masyarakat", katanya. 

Maka dari itu imbuh Ganjar, kuncinya terletak pada pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. Dan aplikasi Lapor Bupati Tegal yang sudah diluncurkan harus terus disosialisasikan untuk menampung keluhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan rakyat.

Ganjar juga menyoroti soal efisiensi anggaran di birokrasi yang diawali dengan mengurangi biaya rapat, seminar dan kunjungan kerja ke luar daerah. "Lebih baik anggaran itu dikelola untuk menambah tunjangan tambahan penghasilan PNS secara keseluruhan," katanya. 

Disamping itu, untuk membangun kultur pemerintahan yang baik diawali dengan menyampaikan LHKPN mulai dari pejabat eselon IV, termasuk di jajaran BUMD.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang sudah baik dan sinkron dengan kebijakan pusat juga provinsi, Ganjar minta agar terus dilanjutkan, seperti pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni. 

Pada kesempatan tersebut Ganjar mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sangat baik, sekaligus titip kepada Umi agar pengelolaan zakat, infak dan shodakoh terus ditingkatkan. "APBD kita tidak akan kuat tanpa dibantu zakat, infak dan shodakoh, dimana pentasharupan-nya bisa langsung membantu korban rumah roboh, menyejahterakan guru ngaji, maupun pondok pesantren yatim," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Ganjar berpesan agar keduanya bisa berjalan seiring sejalan, menjaga kekompakan dan tidak ada konflik. Dengan dialek "ngapak"-nya, Ganjar mengatakan jika wakil itu dalam bahasa Jawa berarti awak karo sikil (badan dan kaki) yang tugasnya "ngewangi" (membantu bupati), sementara "ndas"-nya adalah bupati.

Sementara ditemui usai pelantikan, Bupati Tegal yang juga Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tegal Hj Umi Azizah mengatakan dirinya siap melaksanakan apa yang menjadi arahan gubernur, terutama dalam merealisasikan sembilan program pokok unggulan Pemerintah Kabupaten Tegal selama masa jabatannya dari 2019-2024. 

Kesembilan program tersebut adalah (1) Pembangunan sentra pelayanan publik prima yang akan diwujudkan dalam bentuk mal pelayanan publik; (2) Penumbuhan wirausaha muda, perluasan lapangan kerja dan investasi pro rakyat; (3) Penguatan jaringan infrastruktur dan jalan bebas lubang; (4) Penataan lingkungan permukiman kumuh dan rumah sehat bagi warga miskin; (5) Perlindungan kesehatan menyeluruh dan penuntasan kepemilikan jamban keluarga; (6) Pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata dan UMKM; (7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (8) Penguatan pendidikan karakter, mental dan spiritual serta bantuan beasiswa prestasi bagi warga miskin, hafidz dan hafidzoh; dan (9) Pembinaan olahraga dan pemberdayaan pemuda. (Nurkhasan/Fathoni)