::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Bersama-sama Menghalau Berita Hoaks

Jumat, 08 Februari 2019 14:35 Nasional

Bagikan

Bersama-sama Menghalau Berita Hoaks
Jakarta, NU Online
Kementerian Informasi dan Informatika RI kembali merilis rekapitulasi bulanan berita hoaks bulan Januari 2019. Dalam laporannya, terdapat dua hingga sebelas berita hoaks yang diproduksi dan diedarkan melalui berbagai platform aplikasi chatting, media sosial dan media online sepanjang awal tahun ini. 

Dari data yang dirilis oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenral Aplikasi Informatika Kominfo mencatat terdapat dua hingga 11 hoaks setiap hari selama Januari 2019. Secara total, terdapat 175 konten hoaks dan informasi tidak benar sepanjang awal tahun, atau setara dengan enam konten hoaks setiap hari. 



Jika dilihat dari jenisnya, terdapat berbagai jenis konten hoaks yang diproduksi dan disebarkan, antara lain, jenis politik, kesehatan, bencana dan konten lain. 

Hoaks meresahkan masyarakat

Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menyebut ada aktor kesengajaan untuk  menghembuskan hoaks dan narasi kebencian di tengah masyarakat. Tujuannya untuk menimbulkan ‘gesekan’ dan keresahan sosial di grass root. Tindakan seperti itu, kata dia, termasuk kejahatan komunikasi. Sebab komunikasi seharusnya dilakukan dengan cara beradab untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Hoaks dan narasi kebencian disebarkan dengan tujuan politik tertentu. Itu jelas bisa menggangu ketenangan dan kebersamaan dan persaudaraan sesama bangsa Indonesia,” tukas Emrus di Jakarta, Jumat (8/2).

Lebih lanjut, ia mengatakan ada dua jenis politisi dalam dunia politik Indonesia, yaitu politisi politikus dan politisi negarawan. Politisi politikus bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan yang sifatnya transaksional dan pragmatis serta tidak punya visi kebangsaan. Sementara politisi negarawan berbasis kepada kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan bagi dia tidak hal penting, tetapi yang penting bagaimana meningkatkan kohesi sosial di suatu negara dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat itu.
 
“Celakanya banyak politisi kita yang politisi politikus, yang menghalalkan berbagai cara itu. Oleh karena itu mereka inilah yang boleh jadi memanfaatkan berbagai komunikasi politik yang penting bagaimana memanipulasi persepsi publik untuk terwujudnya kepentingan politik mereka,” terangnya.
 
Dengan fenomena hoaks dan naras kebencian di medsos jelang Pilpres 2019, Emrus mengimbau agar lebih intensif dilakukan literasi media digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi leading sektor, disamping lembaga Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu. Selain itu, lembaga keagamaan di Indonesia harus selalu bersama-sama mensosialisasikan literasi media ini kepada semua masyarakat, bisa melalui ruang publik maupun diskusi keagamaan. Juga peningkatan kesadaran masyarakat di mulai dari keluarga.
 
“Artinya ada suatu diskusi dalam keluarga untuk memperbincangkan membedakan yang mana hoaks dan mana kejahatan komunikasi. Menurut saya kekuatan sosial itu ada pada keluarga, ketika dalam keluarga sudah terbina dan terbentuk komunikasi beradab, ketika mereka keluar dari lingkungan, saya pikir mereka akan mengedapankan itu. Karena itu lembaga keluarga menjadi suatu hal yang penting,” pungkas Emrus Sihombing.

Melibatkan masyarakat 

Salah satu cara sukses dalam pencegahan berita hoaks dan narasi kebencian adalah dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif, terutama di tengah maraknya konten berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian jelang pilpres. Masyarakat, kata dia, bisa berpartisipasi dengan melakukan ‘ronda digital’ dengan melakukan pemantauan dan pelaporan secara aktif jika ditemukan konten hoaks dan bermuatan ujaran kebencian.

Menurut Emrus, bila ronda digital itu dilakukan masyarakat bisa lebih cerdas dalam menganalisa konten sebuah berita, apakah berita itu benar atau hoaks. Mereka juga bisa memilah dan memilih mana berita yang bisa disebarkan dan mana yang tidak produktif. Selain itu, masyarakat juga bisa saling melaporkan kepada pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika bila menemukan konten hoaks dan narasi kebencian.
 
Selain itu, dengan adanya ronda digital, masyarakat juga bisa saling mengingatkan kepada pemegang akun medsos yang menyebarkan kontek tidak produktif, bahwa tindakan komunikasi seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan.
 
“Saya rasa ronda digital sangat efektif untuk mereduksi hoaks dan narasi kebencian di medsos. Masyarakat bisa memperbincangkan sesuatu yang baik untuk kebersamaan, juga bisa mengkritisi bila menemukan hoaks atau narasi kebencian yang tujuannya ingin memecah belah,” pungkasnya. (Ahmad Rozali)