::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

'Khalifatul Khamis' Gelar Sultan Buton

Sabtu, 09 Februari 2019 20:30 Nasional

Bagikan

'Khalifatul Khamis' Gelar Sultan Buton
Kiai Jadul Maula (kiri) di Unusia Jakarta
Jakarta, NU Online
Jika sultan-sultan di Jawa dan Sumatera punya legitimasi dengan berbagai gelar, maka Sultan Buton pun memiliki gelar guna menguatkan posisi mereka, yakni khalifatul khamis, khalifah kelima.

"Gelar Sultan Buton itu khalifatul khamis," kata Budayawan Kiai Jadul Maula saat menjadi narasumber pada Tadarus Islam Nusantara di Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 5, Pegangsaan, Jakarta, Jumat (8/2).

Istilah itu, jelas Kiai Jadul, sebagai pelanjut atas kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pasalnya, Sultan Buton memerintah dengan egaliter, tidak otoriter sebagaimana kekhalifahan pascakhulafaur rasyidin, seperti Umayah, Abbasiyah, dan seterusnya.

"Prosesnya (khulafaur rasyidin) terhenti karena munculnya Dinasti Umayah, Kesultanan Buton ini mereka (masyarakat Buton) mengatakan melanjutkan Khulafaur Rasyidin," kata Pengasuh Pesantren Kaliopak, Yogyakarta itu.

Buton, katanya, menghilangkan tradisi Bani Umayah, Abbasiyah, dan seterusnya yang merusak inti pesan kemanusiaan dengan otoriteranismenya itu melalui kesatuan kemanusiaan dan ketuhanan.

Jika melenceng sedikit saja, sultan akan dilengserkan dari posisinya oleh sembilan anggota dewan adat yang telah mengangkatnya. "Menghapus stereotype kesultanan sewenang-wenang, dijaga oleh disiplin moral," kata Kiai Jadul.

Kiai Jadul menyebut ada 12 sultan yang diberhentikan di tengah menjalankan pemerintahannya. Meskipun demikian, peristiwa tersebut tidak menimbulkan pergolakan seperti di kerajaan lain yang sampai berdarah-darah.

"Tanpa pergolakan sosial, role of law-nya sudah jalan," katanya.(Syakir NF/Muiz)