::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (2)

Selasa, 19 Februari 2019 17:45 Syariah

Bagikan

Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (2)
Ilustrasi (via economist.com)
Nahdlatul Ulama memiliki perhatian besar soal keadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan lahan. Hal tersebut di antaranya ditunjukkan dalam diskusinya yang serius tentang masalah ini dalam Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 23-25 November 2017. Secara khusus, isu distribusi lahan diangkat dalam dua forum utama, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah dan Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah Maudluiyah.

Sebelumnya, telah diunggah hasil lengkap keputusan Bahtsul Masail Qanuniyah tentang “Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat”. Berikut ini adalah hasil lengkap keputusan Bahtsul Masail Maudluiyah yang fokus pada isu tematik dan penjelasan konseptual.

Baca: 
• Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (1)
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
======

Dalam sejarah peradaban manusia tanah atau lahan mempunyai arti strategis bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, dan hampir seluruh sektor kehidupan manusia tergantung dan bersumber pada tanah baik sebagai lahan pertanian, tempat pemukiman, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana perhubungan maupun lain sebagainya. Pasalnya tanah itu merupakan wasilah untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuhan”. (QS. Thaha [20]: 20)

اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ : اَلْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْأَرْضِ مَهْداً أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهَا بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ الْعِبَادُ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا بِالْقُعُودِ وَالْقِيَامِ وَالنَّوْمِ وَالزِّرَاعَةِ وَجَمِيعِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ 

“Pembahasan Ketiga: ‘Bahwa yang dimaksud dengan keberadan bumi sebagai hamparan yang telah Allah ciptakan adalah sekiranya manusia dan makhluk lainya dapat beraktifitas dengan duduk, berdiri, tidur, bercocok tanam, dan melakukan semua hal yang bermanfaat” (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1401 H/1980 M, juz, XXII, h. 68)

Di samping itu lahan juga merupakan bagian integral suatu negara karenanya sudah sepatutnya jika negara menguasainya. Penguasaan dalam konteks ini salah satunya adalah pemberian kewenangan kepada negara untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan lahan, secara adil demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Inilah salah amanat suci yang harus diwujudkan oleh negara sebagai representasi perwakilan rakyat. 

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121)

وَوَلِىُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ

“Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121)

Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lahan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, usaha untuk mengingkatkan kehidupan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meniscayakan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dan sarana-sarananya.

Untuk mengatasi kebutuhan lahan yang semakin meningkat dan beragam itu negara bisa mengambil kebijakan untuk mengalokasikan penggunaan lahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau mendistribusikan lahan-lahan milik negara kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan.

Distribusi lahan oleh negara  dalam khazanah fiqih Islam dikenal dengan istilah iqtha’, yaitu kebijakan negara untuk memberikan sesuatu dari harta Allah kepada pihak yang memang layak untuk menerimanya, dan umumnya adalah pemberian lahan (iqtha’ al-ardl).

وَهُوَ تَسْوِيغُ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ مَالِ اللهِ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي إِقْطَاعِ الْأَرْضِ وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا شَيْئًا لَهُ يَحُوزُهُ

“Iqtha` adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan (memberikannya, pent) kepada pihak yang dianggap layak ” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

Dalam konteks iqtha’ al-ardl atau distribusi lahan ada dua pendekatan yang bisa ditempuh oleh negara. Pertama memberikan hak kepemilikan sebagian lahan yang kuasai negara kepada pihak yang dianggap layak kemudian ia mengelolalnya. Kedua, dengan memberikan hak kelola lahan saja selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian secara umum bisa dikatakan bahwa distribusi lahan itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ tamlik) dan hak guna (iqtha’ ghairu tamlik).

إِمَّا أَنْ يُمَلِّكَهُ إِيَّاهُ فَيَعْمُرُهُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَالْإِقْطَاعُ قَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمْلِيكٍ

“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudia ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan iqtha’ itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ tamlik) dan bisa juga hak guna (iqtha’ ghairi tamlik).” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

Pemberian luas lahan diberikan dengan mempertimbangakan kemampuan pengelola, dan rasa keadilan. Sebab, jika diberikan melebihi dari batas kemampuannya maka akan berakibat mengurangi apa semestinya menjadi hak pihak lain atau ketimpangan ekonomi sehingga akan menimbulkan mudarat.

 وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقاً عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ،فَيَدْخُل بِهِ الضَّرَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Wajib bagi imam untuk mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin.” (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VI, h. 430) 

Padahal Islam adalah agama yang anti ketimpangan termasuk di dalamnya adalah ketimpangan ekonomi. Sikap anti ketimpangan ini merupakan cerminan dari hifzh an-nafs dan hifzh al-mal yang merupakan bagian dari maqashid asy-syari’ah. Sebab, salah satu bagian dari hifzh an-nafs adalah hidup yang layak, sedangkan salah satu bagian dari pada hifzh al-mal adalah keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). 

Sikap anti ketimpangan juga ditunjukan oleh Islam melalui beberapa ajaran ditawarkan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Di samping itu juga diperlukan intrevensi yang kuat dari dari negara untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif. 

Perhatian terhadap lingkungan sekitar juga tak kalah pentingnya. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana ditetapkan dalam Muktamar NU Ke-29 di Cipasung 1994, lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia.

Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah SWT:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا 

“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini” (QS. Ali Imran [3]: 191)

Oleh karenanya lahan yang telah diberikan negara kepada pihak penerimanya tidak boleh ditelantarakan oleh penerimananya. Batas penelantaran tersebut tergantung kebijakan negara. Jika kemudian lahan tersebut ditelantarakan maka negara bisa menarik kembali lahan tersebut dan diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan (kelompok masyarakat lemah). Hal ini sebagaimana dikemukakan para ulama dari kalangan Madzhab Hanafi yang memberikan batasan toleransi penelantaran selama tiga tahun terhadap lahan yang dipagari (tahjir).

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَّرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَتَمَّلَكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ اَلْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

“Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sesungguhnya ketika seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlan masuk kategori mengidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekedar pemberitahuan (i’lam)” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV)

Demikian juga negara berkewajiban untuk mengevaluasi kebijakan distribusi lahan. Apabila ada pihak yang menerima distribusi lahan tersebut secara berlebihan sehingga mengakibatkan adanya penelantaran sebagian lahan maka negara harus meminta pihak tersebut untuk mengembalikan lahan yang ditelantrakan. Hal ini sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khathab RA terhadap lahan Bilal Al-Muzani.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ اَلْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ اَلْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدَّ الْبَاقِي

“Dari al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan lembah (al-‘aqiq/dekat kota Madinah) seluruhnya. Dan ketika pada masa Sayyidina Umar RA ia berkata kepada Bilal RA: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambilah dari lembah tersebut sesuai kemampuanmu dalam mengelolalnya dan kembalikan sisanya.” (Ibnu ‘Asakir, Tarikhu Madinati Dimasyq, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426)

Demikian juga negara boleh menganulir kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah memberikan lahan kepada para konglomerat dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan.

Di satu sisi ada pihak-pihak tertentu (konglomerat dan pengusaha) yang memiliki jutaan hektar lahan, tetapi di sisi lain ada rakyat yang tidak memiliki lahan. Dalam realitasnya hal ini sudah terjadi sehingga dalam konteks ini negara boleh meminta kembali lahan-lahan dari mereka untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu fuqara dan masakin.

أَلثَّالِثُ اُسْتُثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ  اَلْأُولَى لِلْإِمَامِ اَلْحِمَي وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ

“Yang ketiga, dikecualikan dari kaidah al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain) beberapa bentuk. Pertama, diperbolehkan bagi imam (negara) mengeluarkan kebijakan penetapan hima (kawasan lindung), dan apabila generasi setelahnya bermaksud membatalkan kebijakan tersebut maka boleh menurut pendapat yang lebih sahih (al-ashshah) dengan pertimbangan kemaslahatan.” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 104)

Namun tak bisa dipungkiri acapkali negara dalam menetapkan kebijakan pertanahan dipengaruhi kepentingan sekelompok masyarakat tertentu (para konglomerat dan pengusaha kelas kakap, asing-aseng) sehingga mengesampingkan kepentingan dan hak kelompok masyarakat ekonomi lemah dan miskin.

Untuk menghindari hal tersebut maka  masyarakat menjadi wajib diikutsertakan sebelum pengambilan keputusan. Di samping itu juga wajib seluruh komponen masyarakat bahu-membahu termasuk di dalamnya Jamh’iyyah Nadhlatul Ulama untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada negara agar tidak melenceng dari garis kebijakan yang ditetapkan.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بَذْلُ النَّصِيحَةِ لْلْمُسْلِمِينَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةِ قَالُوا لَهُ: لِمَنْ قَالَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِى شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ: اَيْ بِإِرْشَادِهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِى أَمْرٍ اُخْرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وِإِعَانَتِهِمْ عَلَيْهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ وَسَدِّ خَلَاتِهِمْ وَدْفْعِ الْمَضَارِ عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ لَهُمْ.

“Setiap orang mukallaf wajib memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Agama adalah nasihat, para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa? Nabi menjawab: untuk Allah, Rasulnya, dan para imam orang muslimin dan awamnya’. Ibnu Hajar berkata dalam Syarh al-Arba`in: Yakni dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhira, membantu dengan perkataan, perbuatan, menututup aib mereka, menutupi pelbagai kekurangan, menghindarkan mudarat dan mendatangkan manfaat bagi mereka.” (Muhammad Salim bin Sa`id Babashil, Is`ad ar-Rafiq, Surabaya-Maktabah al-Hidayah, h. 6)

Berangkat dari penjelasan di atas di mana ketimpangan lahan itu sudah nyata dan terjadi, maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh oleh negara: 

a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.

b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaat atau dimanfaatkan tetapi tidak sebagaimana semestinya. 

c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan

d. Mendistribusikan tanah yang dikuasai negara untuk fuqara` dan I, baik dalam bentuk tamlik atau ghairu tamli dengan prinsip keadilan. 

Solusi

1. Salah satu dari maqashid syariah adalah hifdz an-nafs dan hifzh al-mal. salah satu bagian dari hifzh an-nafs adalah hidup yang layak, dan salah satu bagian dari pada hifzh al-mal adalah keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah anti ketimpangan termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi. 

2. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh Islam untuk menangani ketimpangan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif

3. Namun sekarang ketimpangan itu sudah nyata dan terjadi. Maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh: 

a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.

b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaatkan atau dimanfaat tetapi tidak sebagaimana semestinya. 

c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan

d. Mendistribusikan tanah yang dikuasi negara untuk fuqara` dan masakin, baik dalam bentuk tamlik atau ghairu tamlik dengan prinsip keadilan. 

Tim Perumus Bahtul Masail ad-Diniyyah al-Maudluiyyah

KH. Afifuddin Muhajir (Ketua)
KH. Abdul Moqsith Ghazali (Sekretaris)
KH. Subhan Ma’mun (Anggota)
KH. Abdul Ghafur Maimun (Anggota)
KH. Najib Bukhari (Anggota)
KH. Mahbub Ma’afi (Anggota)
KH. Mubibbul Aman (Anggota)
KH. Sofiyullah (Anggota)



(Red: Mahbib Khoiron)