::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Gelar FGD Disabilitas, PBNU Pertemukan Stakeholder

Kamis, 23 Mei 2019 17:45 Nasional

Bagikan

Gelar FGD Disabilitas, PBNU Pertemukan Stakeholder
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mengarusutamakan Pelayanan Keagamaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). FGD ini sebagai tindak lanjut hasil Munas NU 2017 tentang konsep fiqih penyandang disabilitas.

Dalam sambutannya, Imam Aziz menyatakan bahwa FGD ini penting karena mempertemukan antara pemangku kepentingan (stakeholder) internal PBNU seperti Lembaga Bahtsul Masail, Lakpesdam, dan Muslimat NU dan stakeholder eksternal, khususnya Kementerian Agama yang mewakili negara.

"Negara sangat menentukan di dalam proses pemberdayanaan disabilitas karena kita (disabilitas) tanggung jawab negara. Perspektifmya adalah hak disabilitas untuk mampu menjalankan hidup semaksimal mungkin dalam berbagai bidang,"kata Imam.

Imam mendorong Kementerian Agama untuk mengimplementasikan bidang-bidang mana saja yang nanti bisa ditanganinya. “Nanti untuk tahap-tahap berikutnya kementerian yang lain karena untuk penguatan kelompok disabilitas tidak bisa dilakukan hanya satu kementerian, tetapi ini multi steakholder di kementerian-kementerian negara juga," ucapnya.

Ia berharap, pertemuan hari ini dapat merumuskan berbagai hal yang menyangkut kepentingan para penyandang disabilitas.

Sementara itu, Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama RI Muhammadiyah Amin menyatakan dukungannya secara penuh untuk pemenuhan hak-hak disabilitas dalam hal pelaksanaan keagamaan.

"Saya sangat mendukung kegiatan ini karena ini satu poin dari kerangka mantra Kementerian Agama dari yang tiga poin: moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data terhadap disabilitas kita khususnya (disabilitas) Islam yang kita tangani," kata Muhammadiyah Amin.

Muhammadiyah menegaskan, Kemenagh RI berkomitmen dalam membantu persoalan disabilitas, termasuk dalam hal dananya. Untuk itu, pada forum tersebut, pihaknya membuka kepada komunitas penyandang disabilitas terkait pendanaan yang diperlukannya.

"Itulah komitmennya yang diamanahkan untuk pelayanan terhadap ormas dan yayasan keagamaan itu ada di Bimas Islam," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Muhammadiyah juga mengungkapakan bahwa kementeriannya telah menerbitkan buku Fiqih Ibadah Brailer yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra di Indonesia. Buku tersebut mengulas tentang pengetahuan fiqih shalat seperti wudlu, tayamum, tata cara dan bacaan shalat, hingga yang terkait dengan fiqih puasa.

Selain itu, pihaknya juga telah mengadakan berbagai kegiatan seperti penerbitan Al-Qur'an brailer, workshop literasi dan wawasan moderat bagi disablitas netra, dan pembantuan operasional ormas ikatan tuna netra muslim Indonesia,

"Jadi begitu banyak kaitan yang bisa dilaksanakan bersama," ucapnya. 

Hadir pada FGD ini Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU Imam Aziz, Wasekjen PBNU Ulil Abshar Hadrawi, Wakil Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid, Direktorat Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna, dan PSLD Universitas Brawijaya Slamet Amex Tohari. 

Hadir juga perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan Persatuan Tunanetra Indonesia.(Husni Sahal/Muchlishon)