::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Tak Ada Penyaluran Dana Haji secara Langsung untuk Infrastruktur

Rabu, 19 Juni 2019 19:35 Nasional

Bagikan

Tak Ada Penyaluran Dana Haji secara Langsung untuk Infrastruktur
Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono (kanan)
Jakarta, NU Online
Beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dana haji digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dibantah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Tidak ada penyaluran dana kepada haji infrastuktur secara langsung," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono saat Media Briefing di Hotel A One, Jalan Wahid Hasyim No 80, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Beny menyampaikan bahwa hampir keseluruhan dana haji disalurkan kepada surat berharga. "Kami menyalurkannya hampir 100 persen kepada surat berharga," katanya.

Selain kepada surat berharga, ada lagi yang disalurkan kepada Bank Muamalat. Hal itu, menurutnya, sejak pengelolaan dana masih di Kementerian Agama. Sementara saat dana haji mulai dikelola oleh BPKH, Beny menyebut belum pernah menempatkan atau menyalurkan ke selain surat berharga. “Dan surat berharganya ini kepada pemerintah dalam bentuk SBSN,” ucapnya.

Hal itu mulai diinvestasikan sejak sebelum 2017, artinya sebelum BPKH mengambil alih pengelolaan dana haji atas amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Ketika itu, jelasnya angkanya masih sekitar Rp36 triliun. Sejak 2017, 2018, sampai sampai 2019 juga jatuh tempo.

Saat ini, sisa dana tersebut berjumlah sekitar Rp18 triliun sampai Rp20 triliun. “Nah apakah itu yang kemudian ditafsirkan menjadi penempatan kepada infrastruktur? Kami sudah konfirmasi kepada Kementerian Keuangan, ini peruntukannya untuk anggaran mereka,” katanya.

Beny menyampaikan bahwa investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menyelamatkan dana haji sampai hari ini masih produktif. “Kami masih memperoleh return kurang lebih sekitar 7,3 persen,” katanya.

BPKH, jelasnya, terkena pajak deposito hingga 20 persen dan surat berharga terkena 15 persen. Padahal, beberapa lembaga negara lainnya tidak demikian, seperti BPJS, Taspen, Baznas, Badan Wakaf, dan sebagainya.

Seandainya tidak terkena pajak, menurutnya, BPKH mampu membayar semua biaya kuota haji 10 ribu yang berjumlah Rp350 miliar. Hal tersebut mengingat beban pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan berjumlah Rp1,2 triliun.

“Masalahnya adalah kita masih berusaha untuk diperlakukan sama dengan yang lain sebagaimana layaknya sebuah investmen company yang memang bertujuan jangka panjang dan untuk mengelola dana masyarakat yang memang itu jelas tujuan dikelola oleh badan yang resmi yang ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dan beberapa anggota lainnya. Hadir pula Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi dan beberapa anggotanya. (Syakir NF/Kendi Setiawan)