::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Tagih Janji Bupati, PC PMII Bojonegoro Gelar Unjuk Rasa

Kamis, 20 Juni 2019 11:00 Daerah

Bagikan

Tagih Janji Bupati, PC PMII Bojonegoro Gelar Unjuk Rasa
Unjuk Rasa PC PMII Bojonegoro
Bojonegoro, NU Online
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendemo Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah, Rabu (19/6). Aksi turun jalan para mahasiswa ini untuk menagih janji kampanye bupati terpilih, utamanya program Kartu Petani Mandiri (KPM).

Orasi unjuk rasa mahasiswa diawali dari Bundaran Sumbang dengan membentangkan beberapa poster dan spanduk, sebelum melanjutkan aksinya menuju gedung Pemkab Bojonegoro. "Kita mempertanyakan program KPM, karena program tersebut tidak bisa menyeluruh dan tidak semua petani bisa mengakses," kata ketua PC PMII Bojonegoro, M. Nur Hayan.

Sebab lanjut Hayan, program petani mandiri itu tidak tepat sasaran karena selain punya kartu KPM juga harus tergabung dalam kelompok tani, padahal masih banyak petani yang belum tergabung di dalamnya.

"Tuntutan kita intinya minta revisi Perbup nomor 48 tahun 2018 pasal 5 dan pasal 7, berikan tanggung jawab sepenuhnya Dinas Pertanian untuk menerbitkan KPM dan perjelas program asuransi gagal panen," pintanya dalam tuntutan saat demo.

Para mahasiswa sempat kecewa, karena saat berorasi di depan Pemkab Bojonegoro hanya ditemui Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabet. Menurut Helmy, saat ini periode bulan April - September Bojonegoro memiliki total lahan pertanian yang digarap sebesar 43.014 hektar. Dari total lahan tersebut, 3.854 hektar sudah panen, 4.804,75 hektar mengalami puso, sementara sisanya masih dalam masa pemeliharaan menunggu masa panen.

"Pemkab Bojonegoro melalui dinas pertanian sebenarnya sudah berupaya untuk menanggulangi gagal panen akibat kekeringan ini," akunya.

Selain itu ia menyarankan petani untuk mengikuti asuransi usaha tani padi, agar apabila petani mengalami gagal panen mendapatkan ganti rugi. Hal itu mengingat beberapa wilayah di Bojonegoro sering mengalami banjir dan kekeringan. Agar petani tidak mengalami kerugian yang parah, maka Pemkab Bojonegoro akan membantu melalui pembayaran premi AUTP. 

"Tahun ini untuk kebutuhan pembayaran premi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,16 miliar, anggaran sebesar itu dapat meng-cover luasan 60.000 hektar," jelasnya.

Ditambahkan, program tersebut merupakan bagian dari PPM (Program Petani Mandiri) yang merupakan program prioritas Pemkab Bojonegoro di sektor pertanian. Program PPM ini diperuntukkan bagi rumah tangga atau keluarga petani yang menjadi anggota Poktan atau kelompok tani ternak pemegang KPM.

Untuk mendapatkan KPM tersebut petani harus memenuhi persyaratan yakni tergabung dalam kelompok tani, memiliki lahan kurang dari 2 hektar, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil. Termasuk fotokopi Sertifikat Kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa atau lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB.

Setelah itu pemilik KPM tersebut nantinya bisa menikmati fasilitas dari PPM di antaranya memberikan akses bagi rumah tangga atau keluarga petani untuk mendapatkan bantuan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Serta memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani.

"Manfaat lain jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUM Desa dan BUMD, asuransi usaha tani padi dan sebagai akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga pemegang KPM," pungkasnya. (M. Yazid/Muhammad Faizin)