::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Dilema soal Ratusan WNI di Suriah, Bagaimana Pemerintah Mesti Bersikap?

Kamis, 20 Juni 2019 12:00 Nasional

Bagikan

Dilema soal Ratusan WNI di Suriah, Bagaimana Pemerintah Mesti Bersikap?
Jakarta, NU Online
Kisah ratusan warga negara Indonesia di Suriah yang dilaporkan media Tempo menimbulkan keprihatinan sekaligus dilema. Di antara mereka, banyak yang tewas atau ditahan otoritas Kurdistan yang berkuasa di sana setelah kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kalah perang. Tak sedikit pula dari mereka, terutama wanita dan anak-anak-yang merana di tempat pengungsian.

“Ini dilema buat kita, buat bangsa Indonesia,” kata pengamat gerakan ekstrem di Indonesia M Imdadun Rahmat melalui sambungan telepon, Kamis (20/6).

Menurut penulis buku “Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia” ini, di satu sisi prihatin terhadap warga negara Indonesia yang tertarik atau terpikat kepada mimpi-mimpi utopis negara Islam yang digaungkan ISIS. Sementara kalau pemerintah Indonesia menerima, yakni memulangkannya, bakal memunculkan potensi masalah yang besar karena mereka telah secara jelas menolak Pancasila dan kebinekaan.

“Kita prihatin ada warga negara kita yang punya ideologi radikal. Mereka jelas-jelas menganggap bahwa ISIS lebih ideal daripada Indonesia. Mereka berpikir bahwa ISIS lebih Islami daripada bangsa Indonesia. Padahal Pancasila dan praktik keindonesiaan mempertemukan antara keislaman dan kebangsaan. Demokrasi di Indonesia diakui dunia sebagai role model, sebagai contoh yang patut ditiru oleh negara-negara muslim yang lain,” paparnya.

Namun demikian, menurut Wasekjend PBNU ini, dilema itu harus diputuskan. Ia sendiri berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus menerima mereka kembali agar tidak menjadi stateless people (orang tanpa negara), tetapi penerimaan itu bukan tanpa syarat.

Setelah mereka di Indonesia, lanjut Imdad, pemerintah harus menyiapkan perlakuan khusus untuk program deradikalisasi bagi mereka. Kalau pun paham dan ideologinya tidak bisa disembuhkan, paling tidak pemerintah melakukan pengawasan khusus agar tidak turut bagian aksi-aksi dalam propaganda radikal, apalagi dalam tindak terorisme. 

“Jadi diputus bagaimana mereka tidak gabung lagi dengan jaringan-jaringan radikalisme yang ada di Indonesia, mereka dipastikan tidak jadi aktor-aktor yang melakukan rekrutmen pengikut-pengikut baru. Syukur kalau pemerintah kita cukup punya sumber daya deradikalisasi, mengubah ideologi dari radikal ke tidak radikal,” jelasnya. (Husni Sahal/Mahbib)