::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Ma'arif NU Kaji Ulang Standar Nasional Pendidikan

Kamis, 27 Juni 2019 13:50 Nasional

Bagikan

Ma'arif NU Kaji Ulang Standar Nasional Pendidikan
Jakarta, NU Online
Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Diskusi yang mengusung tema Rethinking Standar Nasional Pendidikan dalam Mewujudkan Revolusi Mental Presiden ini dibuka Wasekjen PBNU H Masduki Baidlowi.

Untuk membahas tema tersebut, LP Ma'arif menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Kementerian Agama RI H A Umar, dan Kabag Organisasi dan Bidang Hukum Kemendikbud Reny Parlian. FGD diikuti oleh pengurus yang ada di lembaga dan badan otonom di lingkungan NU.

Ketua LP Ma'arif PBNU KH Arifin Junaidi dalam sambutannya menyatakan bahwa hingga kini, Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berjumlah 8 itu masih bersifat fisik. 8 SNP itu ialah Standar Isi, Kompetensi Lulusan, Proses Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan Pendidikan, Penilaian Pendidikan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

“Menurut penilian kami, (8 SNP) masih sangat fisik sifatnya, jadi keberhasilan sebuah sekolah bisa dilihat dari hal ini,” kata Arifin.

Melalui forum FGD ini, LP Ma’arif  mengusulkan memasukkan satu standar lagi sehingga menjadi 9 standar. Standar itu berupa karakter yang di dalamnya mencakup religiusitas, toleransi, dan kebangsaan.

Arifin mencontohkan bagaimana negara Jepang sangat memprioritaskan karakter dalam pendidikannya. Hal itu terlihat misalnya guru di Jepang yang merasa lebih prihatin jika melihat muridnya tidak bisa antre daripada mengerjakan soal matematika. Sementara pendidikan di Indonesia, katanya, kurang memperdulikan pelajarnya agar bersikap antre.

Ia juga menyatakan tentang kondisi pendidikan Indonesia yang mudah dimasuki paham-paham radikal dan khilafah. Menurutnya, sikap kebangsaan itu harus dimasukkan dalam SNP agar generasi bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

"Ini semakin membuat kita sadar bahwa standar pendidikan jangan hanya itu. Kalau itu, dari segi fisik katakanlah sudah terpenuhi, tapi dari sikap kebangsaan, keagamaan dan sebagainya tidak terpenuhi. Apakah kita menginginkan ke depan generasi bangsa kita berpandangan sangat jauh dari cita-cita kemerdekaan kita?" jelasnya.

Ia menyatakan bahwa hasil dari FGD akan disampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (Husni Sahal/Fathoni)