::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Kepada Pemerintah, NU Minta Moderasi Beragama Jadi Kompetensi Guru

Kamis, 27 Juni 2019 14:30 Nasional

Bagikan

Kepada Pemerintah, NU Minta Moderasi Beragama Jadi Kompetensi Guru
Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengusulkan sejumlah hal ke pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Di antaranya tentang moderasi beragama bagi guru, pendekatan guru dalam proses pembelajaran, dan kebijakan kualifikasi guru tentang Kerohanian Islam (Rohis)

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Masduki Baidlowi menyatakan bahwa memasukan moderasi agama sebagai bagian dari komponen kompetensi guru sangat penting untuk memastikan bahwa paham keagamaan seorang guru tidak ekstrem.

Selama ini, hanya empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

“Saya kira persoalan moderasi agama ini dijadikan salah satu syarat di dalam kompetensi bagi seorang guru yang ingin menjadi guru profesional,” kata Masduki saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan LP Ma’arif PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Sehingga menurut Masduki, untuk menjadi guru professional, seorang guru tidak cukup pintar mengajar, tetapi juga secara jelas tidak terpapar paham radikalisme.

“Kalau guru pahamnya ekstrem, jangan diluluskan di dalam proses sertifikasi sebagai guru professional,” ucapnya.

Masduki melanjutkan, moderasi beragama juga hendaknya menjadi materi wajib dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurutnya, jika moderasi agama ini diterapkan dalam salah satu poin yang terdapat dalam Standar Nsional Pendidikan (SNP), yakni poin pendidik dan tenaga kependidikan maka Indonesia aman dari ekstremeisme. 

“Bukan berarti yang lain tidak penting dari tujuh standar (SNP) itu. Tapi guru ini menjadi sangat penting. Ekstrem tidaknya Indonesia ke depan sangat tergantung dari persoalan-persoalan standar guru ini. Kalau ini bisa diatasi, maka akan sangat bagus,” jelasnya.

Selanjutnya, ia mengusulkan kompetensi guru ditingkatkan melalui pendekatan pembelajaran secara inovatif dan multiplatform untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Saat ini saya kira penguasaan terhadap persoalan-persoalan multimedia dan media sosial itu sangat penting menjadi bagian dari peningkatan kompetensi guru,” ucapnya.

Terakhir, ia mengusulkan agar pemerintah, terutama Kemendikbud bisa merumuskan kebijakan kualifikasi guru terkait dengan Rohis yang ada di lingkungan sekolah karena guru pembina menjadi kunci terhadap organisasi tersebut.

“Di situ harus ada kualifikasi yang sangat ketat bagi guru. Kalau gurunya tidak pas, itu akan menjadi masalah ke depan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, organisasi keagamaan yang jelas diakui moderat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengembangan bahan-bahan ajarnya.

“Orang-orang yang sudah terbukti pahamnya moderat itu seperti dari NU dan Muhammadiyah, saya kira mesti dilibatkan di dalam proses rethingking mengenai standar nasional pendidikan ini, terutama yang terkait dengan paham Islam ekstrem,” ucapnya. (Husni Sahal/Fathoni)