::: NU Online memasuki hari lahir ke-14 pada 11 Juli 2017. Semoga tambah berkah! ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

KONGRES IPNU DARI MASA KE MASA (6)

Hadapi Masa Genting Peralihan Orde

Kamis, 10 Desember 2015 09:13 Fragmen

Bagikan

Hanya terpaut beberapa hari, usai berakhirnya Kongres IPNU ke-V di Purwokerto tahun 1963, rakyat Indonesia tengah bergelora dengan seruan “Ganyang Malaysia” yang diserukan Presiden Soekarno dalam sebuah pidatonya:<>

“... Yoo! Ayoo! Kita Ganjang! Ganjang Malaysia! Ganjang Malaysia!

Bulatkan tekad. Semangat kita badja. Peluru kita banjak. Njawa kita banjak. Bila perlu satu-satu!”

Seruan “Ganyang Malaysia” yang ditengarai dari konfrontasi yang terjadi antara Indonesia-Malaysia pada waktu itu, membuat bangkit semangat rakyat Indonesia untuk melawan “neo-kolonialisme” dan “neo-imperialisme”.

Seperti yang dipaparkan Abdul Mun’im D. Z. (2005), ketika itu NU mengeluarkan statemen tegas, bahwa Kedaulatan Indonesia harus ditegakkan, dengan mengedepankan diplomasi, tetapi kalau hal itu tidak bias, artinya Malaysia masih membandel, maka tidak ada cara lain kecuali perang.

Banyak kader NU yang kemudian ikut dilatih dalam Komando Ganyang Malaysia (Kogam). Para kader IPNU yang dipimpin Asnawi Latif pun tak tinggal diam, dengan membentuk “Sukarelawan Pelajar” yang kemudian menjadi embrio terbentuknya Corps Brigade Pembangunan (CBP) bersamaan dengan lahirnya “Doktrin Pekalongan”, yang ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada tanggal 25 – 31 Oktober 1964.

Pada akhir bulan Juli hingga Agustus 1965, diadakan tindak lanjut dengan dilangsungkan pemusatan latihan (Training Center, TC) untuk komandan-komandan cabang dan daerah CBP di Cebongan, Yogyakarta. TC ini diikuti oleh sukarelawan/wati dari IPNU-IPPNU. Selama sepuluh hari kader-kader CBP ditempa jasmani dan rohaninya agar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Materi indoktrinasi diberikan secara langsung oleh beberapa menteri yaitu Jenderal Chaerul Saleh, Dr. K.H. Idham Khalid, Ipik Gandamana, H.A. Syaichu

Namun, pertempuran yang nyata dialami para kader IPNU, akhirnya justru tidak terjadi dengan Malaysia, akan tetapi ketika meletus peristiwa “Gerakan 30 September 1965”. Kader IPNU, baik di pusat maupun daerah banyak yang terlibat dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia).

Kongres VI (Surabaya, 1966)

Masa pra-Kongres ke-VI IPNU di Surabaya, dipenuhi dengan kondisi yang penuh gejolak, baik soal politik, sosial, maupun ekonomi. Kondisi tersebut juga memaksa IPNU untuk terlibat di dalamnya.

Lokasi kongres yang semula hendak bertempat di Bali, karena berbagai alasan, dipindah ke Surabaya. Pada momentum kongres ini, untuk pertama kalinya pula, Kongres IPNU diadakan bersama dengan Kongres IPPNU.

Kongres yang dibarengi dengan porseni tingkat nasional dihelat pada 20-24 Agustus 1966. Acara tersebut berlangsung dengan sukses dan mendapat perhatian yang cukup besar baik dari pejabat-pejabat pemda Jatim maupun masyarakat umum. Dari PBNU sendiri hadir Ketua Umum PBNU Dr. K.H. Idham Khalid  dan Rais 'Aam K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Kongres Surabaya ini memunculkan beberapa keputusan, diantaranya yang terpenting adalah pernyataan bahwa IPNU-IPPNU 'berdiri sendiri sebagai badan otonom partai'. Sehingga kalau semula secara administratif bernaung di bawah LP Ma'arif, sejak kongres Surabaya IPNU-IPPNU langsung berada di bawah pembinaan PBNU.

Dengan menjadi badan otonom, ketua umum PP IPPNU berhak duduk sebagai anggota pleno PBNU bersama badan-badan otonom lainnya. Sebagai konsekuensi dari perubahan status tersebut adalah IPPNU harus bisa lebih mandiri dalam setiap kegiatannya, namun di saat yang sama dapat berpartisipasi langsung dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan melalui sidang pleno PBNU.

Kongres juga memutuskan untuk memindahkan Pimpinan Pusat dari Yogyakarta ke ibukota negara yaitu Jakarta. Dalam kongres itu Asnawi Latif terpilih kembali sebagai Ketua Umum PP IPNU sedangkan Machsanah dan Umi Hasanah masing-masing terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjen PP IPPNU.

Kepengurusan baru ini segera dihadang tugas berat untuk memenuhi amanat kongres dalam situasi ekonomi dan politik nasional, di mana rezim orde lama Soekarno mulai runtuh secara perlahan, digantikan rezim Soeharto yang kelak disebut orde baru.

Dalam situasi yang serba tidak menentu, yang sangat tidak kondusif untuk melakukan aktivitas pembinaan kepemudaan dan kepelajaran, aktivitas PP IPNU-IPPNU akhirnya banyak tercurah pada isu seputar pembubaran PKI dan segenap kekuatan komunisnya.

(Ajie Najmuddin; dari berbagai sumber)