::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

31 Tahun Deklarasi Khittah NU 1926 (2)

Panas Dingin Komisi Khitthah

Ahad, 20 Desember 2015 06:01 Fragmen

Bagikan

Panas Dingin Komisi Khitthah

No.02/MNU-27/1984. Itulah nomer dokumen resmi tentang Khitthah Nahdlatul Ulama hasil Muktamar NU ke-27 yang fenomenal itu. Sejak saat itu, NU benar-benar kembali menjadi jam’iyah diniyah yang mengurusi dakwah dan pendidikan. Proses pengesahannya diwarnai ketegangan yang luar biasa. Berikut kisahnya.
<>
Tim Tujuh merampungkan tugasnya dengan baik. Rumusan tentang Pemulihan Khitthah NU 1926 berhasil disusun sebelum dilaksanakannya Munas Alim Ulama NU tahun 1983. Bahkan sebelum Munas itu dilaksanakan, mereka dibantu Kelompok G melakukan sosialisasi materi Khitthah NU 1926 melalui sebuah media bernama Jurnal Khitthah.  

Di antara pengelolanya adalah Slamet Effendi Yusuf, M Ichwan Sam dan Masdar Farid Mas’udi. Sedangkan proses cetak dan penyebarannya ke seluruh Indonesia ditangani oleh dr Fahmi D Saifuddin. Tujuan penyebarannya adalah untuk menyosialisasikan gagasan kembali ke Khitthah yang telah disepakati oleh majelis 24 maupun Tim Tujuh. Terbit setelah Tim Tujuh merampungkan tugasnya hingga berlangsung Munas Alim Ulama di Situbondo.

Pada akhir tahun 1983, dualisme kepemimpinan NU mulai menemui titik terang. Terutama setelah terjadinya islah antara kubu Situbondo dan kubu Cipete. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 11 September 1983 di rumah KH Hasyim Latief Sepanjang, Sidoarjo. Kedua belah pihak diundang oleh Nyai Hj Sholichah Bisri (ibunda Gus Dur) kemudian menjalin kesepakatan islah. Salah satu isi kesepakatannya adalah menggelar Munas Alim Ulama NU tahun 1983 dan Muktamar NU ke-27 tahun 1984.

Proses Lahirnya Khitthah

Di arena Munas Alim Ulama, pembahasan tentang Khitthah NU 1926 berlangsung tegang. Itulah Munas Alim Ulama pertama yang membentuk komisi baru bernama Komisi Khitthah. Cerita tentang bagaimana suasana pembahasannya dikisahkan dengan apik catatan hasil liputan H Sholeh Hayat yang waktu itu menjadi wartawan Majalah Aula dan meliput langsung ke Ponpes Salafiyah Syafi’iyah di Asembagus, Situbondo.

Komisi Khitthah diletakkan di dalam ruangan aula pondok putri. Lokasi gedung itu dipagari tembok setinggi 2,5 meter dengan pintu gerbang besi. Sejak pagi tanggal 19 Desember 1983, pintu depan ini dijaga oleh petugas keamanan dari GP Ansor berseragam lengkap. Siapapun yang tidak mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan panitia tak diperkenankan masuk. Memasuki pintu ruangan masih harus berhadapan dengan penjaga serupa. Tapi hanya peserta yang menyerahkan daftar hadir yang diizinkan masuk ke dalamnya. Lebih seratus orang mendaftarkan dalam komisi ini. 54 wartawan yang menyerbu tempat ini terpaksa hanya bisa masuk sampai halaman saja. Hanya beberapa menit para “kuli tinta” ini diberi kesempatan masuk untuk mengambil gambar. Itu pun sebelum acara sidang dimulai.

Sidang komisi ini memang bersifat tertutup. Yang dibahas menyangkut hal yang gampang dianggap rawan, yaitu masalah azas Pancasila, Mukaddimah AD-ART NU, dan pemantapan kembalinya NU ke Khitthah 1926. Bila jalannya sidang ini disiarkan (melalui pers) sebelum mencapai keputusan, bisa menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat.

Pukul 09.15 acara dibuka oleh pimpinan sidang KH Chamid Mahmud (di luar komisi ini ia bernama Chamid Wijaya), Katib Am Syuriah PBNU. Komisi ini akan membahas makalah KH Achmad Siddiq tentang azas Pancasila yang sudah dibacakan pada sidang pleno sebelumnya dan rumusan Khitthah NU 1926 yang disusun oleh Tim Tujuh. Karena itu acara pertama membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin mengajukan pendapatnya. Sebanyak 40 nama menyatakan maksudnya, untuk berbicara, tapi akhirnya enam orang mengundurkan diri.

Sebanyak empat belas orang mendapat giliran berbicara siang itu. Semuanya dengan nada keras, berapi-api, menambah panas siang yang memang berudara panas itu. Usaha untuk melokalisir suara dengan mematikan pengeras suara tak berhasil. Suara lantang tetap menggetarkan tembok aula pondok putri itu. Sidang itu dapat diikuti dengan jelas dari halaman. Tentu saja para wartawan memasang telinga dengan tekun dari arah ini.

Melihat keadaan ini pimpinan sidang segera mempersilakan para insan pers itu untuk meninggalkan halaman. Tapi bukan berarti dengan ini jalannya sidang sama sekali tak bisa diikuti pemburu berita ini. Buktinya, pagi harinya beberapa surat kabar bisa menceritakannya. Bukankah tidak mungkin menutup mulut peserta sejumlah lebih dari seratus itu?

Menyadari betapa rawannya masalah yang dibahas, sebagian besar peserta mengungkapkan pendapat dengan menggunakan Bahasa Arab, sehingga para wartawan dan intel yang ada di sekitar lokasi sidang tidak mengerti apa yang dibicarakan.Sidang berlangsung sampai malam. Nada bicara mulai menurun dan sekali-sekali terselip humor.

Tanggal 20 Desember malam, sidang ini berhasil menyelesaikan tahap inventarisasi pendapat. Dan Kiai Achmad diberi kesempatan memberikan tanggapan dan jawaban. Kiai Achmad meyakinkan kepada sidang bahwa makalah ini disusun bukan karena ketakutan atau karena “diiming-iming permen”. Dan masalah yang dibahas ini bukan sikap tergesa-gesa, tapi memang sudah tiba waktunya. Pemaparan argumen yang dilakukan Kiai Achmad diakhiri dengan kata-kata, “Namun kalau Anda ada yang punya pendapat lebih kuat dari ini dan berani mempertanggung-jawabkan umat di hadapan Allah, saya siap menarik makalah ini”.

Akhirnya seluruh anggota sidang semua tertunduk, hening dan seolah-olah kehilangan nafsu untuk mendebat lagi. Beberapa saat kemudian Kiai Achmad melanjutkan keterangannya, “Saya berani mempertanggung-jawabkan pendapat saya ini di Hadirat Allah”. Kata-kata ini seolah-olah merupakan klimaksnya. Dan setelah itu tinggal anti klimaksnya.

Ketika KH Chamid Mahmud, selaku pimpinan sidang, menawarkan kelanjutan sidang ini kepada majelis, peserta sidang nampak sudah lega setelah mendapat penjelasan Kiai Achmad. Tak ada maksud lagi untuk menambah pendapat. Tinggallah tahap perumusan. Untuk itu ditunjuk 25 orang

Dalam pelaksanaan berikutnya, Tim Dua Lima dibagi lagi ke dalam tiga sub tim, yaitu Tim Khitthah, Tim Mukaddimah dan Tim Deklarasi. Ketika sidang pleno terakhir digelar pada 21 Desember 1983,  para peserta resmi dan “romli” sudah berjejal menanti hasilnya di halaman pondok. Saat itu Komisi Khitthah baru menghapus keringat dan siap melaporkannya di sidang pleno kemudian menjadi keputusan resmi Munas Alim Ulama NU. Bahwa NU mendeklarasikan diri kembali ke Khitthah NU 1926.

Setahun kemudian, Muktamar NU ke-27 pada 8-12 Desember 1984 di Situbondo, kambali membahas hasil keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 tentang Azas Pancasila dan Khitthah NU 1926. Namun energi untuk memperdebatkan materi itu sepertinya sudah dituntaskan dalam Munas Alim Ulama. Sehingga Komisi Organisasi dalam muktamar itu berhasil mengesahkan keputusan No.02/MNU-27/1984 tentang Khitthah Nahdlatul Ulama.

Profil Tim Tujuh

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pada tahun 1983, Gus Dur masih berusia 42 tahun. Beberapa tahun sebelumnya, Gus Dur baru pulang ke tanah air setelah belajar di Universitas Baghdad Iraq, kemudian mengajar di Universitas Hasyim Asy’ari Jombang.

Setelah Muktamar NU ke-26 pada 1979 di Semarang, Gus Dur masuk kepengurusan PBNU untuk pertama kali. Ia dipercaya menjadi Wakil Katib Syuriah PBNU atas permintaan dari Rais Am PBNU KH M Bisri Syansuri yang juga kakeknya sendiri. Sejak saat itu Gus Dur hijrah ke Jakarta dan bergaul dengan tokoh-tokoh muda NU lainnya.

2. M Zamroni

Ketika masih kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pria kelahiran Kudus 1935 ini adalah aktifis mahasiswa yang sangat disegani. Kiprahnya dalam gerakan mahasiswa sangat penting dalam masa transisi antara Orde Lama ke Orde Baru. Pada tahun 1965, dialah Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Pusat yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa waktu itu. Tahun 1967, ia terpilih sebagai Ketum PB PMII kemudian aktif juga menjadi fungsionaris PP GP Ansor.

Setelah mentas dari dunia aktifis mahasiswa, Zamroni pernah menjadi Kepala Sekolah PGAN Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kemudian pernah juga menjadi Anggota DPR RI dari PPP. Ketika ia menjadi Sekretaris Tim Tujuh, Zamroni juga menjabat Wakil Sekjen PBNU periode 1979-1984 sekaligus Wakil Sekjen DPP PPP.

3. Mahbub Djunaidi

Pria kelahiran Jakarta 1933 ini lebih populer sebagai penulis dan wartawan. Putra dari  KH M Djunaidi (Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta) ini memang sejak remaja aktif di dunia pers. Bahkan ia pernah menjadi Ketua Umum PWI Pusat dengan Jacob Oetama sebagai sekretarisnya. Setelah itu ia menjadi kolumnis tetap Harian Kompas dan Tempo. Salah satunya adalah penulis rubrik Asal-Usul di Kompas selama 9 tahun tanpa jeda. Dan kumpulan tulisannya diterbitkan menjadi buku “Mahbub Djunaidi Asal-Usul” yang  berisi 100 tulisan lebih.

Selain itu, Mahbub Djunaidi adalah tokoh sentral berdirinya PMII pada tahun 1960 dan menjadi ketua umumnya yang pertama. Selain menulis, Mahbub juga sangat gemar dengan sastra. Karena itu wajar jika ia adalah pencipta lirik Mars GP Ansor dan Mars PMII. Di dunia politik, ia juga pernah menjadi Anggota DPR RI Fraksi NU hasil Pemilu 1971 dan Fraksi PPP hasil pemilu 1977. Setelah muktamar ke-26 tahun 1979 di Semarang, Mahbub dipercaya menjadi Ketua PBNU.

4. Said Budairy

Pria yang lahir di Malang 1936 ini juga dikenal sebagai wartawan. Pada era tahun 1970 dan 1980-an, Said bergelut dengan aktifitasnya di dunia pers melalui Duta Masyarakat, Harian Pedoman dan Harian Pelita. Ia juga aktif di kepengurusan PWI Pusat.

Sedangkan di NU, Said mulai aktif di IPNU Malang, kemudian menjadi Sekjen PMII pertama mendampingi Mahbub Djunaidi. Ia juga berperan menciptakan lambang PMII dan selanjutnya menjadi fungsionaris PP GP Ansor. Ia juga pernah menjadi Anggota DPR GR/MPR RI tahun 1963-1971. Ketika Tim Tujuh dibentuk, ia tercatat sebagai anggota BP MPR RI dan rumahnya menjadi “markas gerakan” yang dilakukan oleh Kelompok G.

5. Fahmi D Safuddin

Nama tengahnya memang selalu disingkat dengan D. Aslinya adalah Djakfar. Pria kelahiran Purworejo tahun 1942 ini adalah putra tokoh NU dan Menteri Agama RI, Prof Dr KH Saifuddin Zuhri.

Fahmi adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran UI dan University of Texas, Houston, Amerika. Setelah itu ia berprofesi sebagai dokter dan dosen di almamaternya. Bahkan ia pernah menjabat sebagai dekan dan Pembantu Rektor UI Bidang Riset dan Perpustakaan (1981-1982). Dengan profesi itu ia melanglang buana ke lebih dari 30 negara. Sedangkan di dunia gerakan mahasiswa, Fahmi juga aktif sebagai Sekretaris Umum PB PMII dengan M Zamroni sebagai ketua umumnya.

Fahmi adalah motor penggerak tokoh muda NU pada era tahun 1980-an. Ketua PBNU periode 1979-1984 inilah yang mempelopori terbentuknya Kelompok G hingga mengerucut menjadi Tim Tujuh.

6. Danial Tandjung

Kiprah Danial Tandjung begitu lekat dengan GP Ansor dan menjadi tokoh Pandu Ansor. Sebab, pria kelahiran Nias, Sumatera Utara, tahun 1934  ini memang aktif di GP Ansor sejak muda hingga masuk dalam kepengurusan PP GP Ansor. Danial Tandjung juga sangat akrab dengan KH Idham Chalid yang menjabat Ketum PBNU. Ketika Tim Tujuh terbentuk, Danial Tandjung menjabat sebagai Wakil Bendahara PBNU hasil Muktamar NU ke-26 tahun 1979. Dan berdasarkan hasil Pemilu 1982, ia duduk sebagai Anggota DPR RI dari PPP hingga 1987.

7. Ahmad Bagdja

Ahmad Bagdja lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tahun 1945. Dialah anggota Tim Tujuh termuda. Ia adalah aktifis organisasi yang memulai kiprahnya di IPNU, GP Ansor dan PMII. Bahkan ia pernah menjadi Ketua Umum PB PMII pada periode 1977-1980. (A. Afif Amrullah, Redaktur Pelaksana Majalah Aula dan Dosen FAI Unsuri Surabaya)