::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Ketemu Jokowi, Kiai Said Diskusikan Terorisme dan Radikalisme

Jumat, 05 Februari 2016 14:56 Nasional

Bagikan

Ketemu Jokowi, Kiai Said Diskusikan Terorisme dan Radikalisme
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Menag Lukman Hakim Saifuddin di Istana Merdeka, Jum’at (5/2). 

Dalam pertemuan tersebut didiskusikan masalah terorisme dan radikalisme yang menjadi ancaman di Indonesia. “Gangguan yang mengancam NKRI adalah radikalisme dan terorisme. Kita memberi masukan jaringan radikalisme, mengapa, kapan, dimana mulainya sampai Islam radikal menguat,” katanya di Gedung PBNU.

“Masalah darurat narkoba juga saya sampaikan. Saya akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menanganinya,” paparnya. 

Selain dua masalah penting tersebut, dalam pembicaraan itu, Kiai Said juga melaporkan berbagai kegiatan PBNU, termasuk rencana penyelenggaraan international summit, yaitu pertemuan ulama-ulama moderat dari seluruh dunia yang akan diselenggarakan pada Mei mendatang. 

Kepada Jokowi, Kiai Said juga menegaskan bahwa NU akan selalu di belakang konstitusi, siapapun presidennya. “Bung karno saja, ketika dipertanyakan sah atau tidak menurut agama Islam. Oleh Kiai Wahab dinyatakan sah sebagai waliyul amri bidhorurah. Nah, apalagi sekarang presidennya dipilih rakyat,” imbuhnya. 

Ia menegaskan, NU mendukung sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti revisi UU terorisme, edaran kapolri tentang ujaran kebencian, eksekusi terhadap bandar narkoba, dan lainnya. 

Pada pertemuan tersebut disepakati adanya kerjasama antara NU dengan Menkopolhukam terutama terkait dengan upaya deradikalisasi. (Mukafi Niam)