::: NU Online memasuki hari lahir ke-14 pada 11 Juli 2017. Semoga tambah berkah! ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Lakpesdam NU Aceh Wujudkan Desa Inklusi

Kamis, 25 Februari 2016 14:00 Daerah

Bagikan

Lakpesdam NU Aceh Wujudkan Desa Inklusi
Banda Aceh, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Aceh menggelar lokakarya perencanaan pembangunan partisipatif bagi aparatur pemerintahan Gampong untuk mewujudkan desa inklusi, Senin-Selasa, 22-23 Februari 2016 di Sulthan Hotel Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Menurut Marini, Ketua Lakpesdam NU Aceh mengatakan, lahirnya UU No 6 Tahun 2014 membawa perspektif baru tentang kedudukan desa, perencanaan pembangunan, dan penganggaran menjadi tanggung jawab desa. Melalui  program ini, diharapkan pemerintah desa mampu menggali seluruh potensi yang ada di desa untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan warga dengan saling menghargai perbedaan tanpa diskrimnasi. 

Para peserta terdiri dari perwakilan aparatur Gampong (Peunayong, Mulia, Melaksanakan, Kuta Baru), perwakilan perempuan, dan disabilitas. Lokakarya ini di pandu oleh Abdul Abdullah Muthaleb dan Arman Fauzi peneliti di Koalisi Repormasi Birokrasi

“Kita berharap keempat desa ini menjadi contoh desa inklusi di Banda Aceh seperti pembangunan infrastrutur yang responsif terhadap semua unsur baik perempuan, anak-anak, orang lansia, disabilitas dan lainnya,” ujar Marini.

Rusli Daud, Ketua PCNU Banda Aceh dalam sambutannya mengatakan, sudah seharusnya kita berubah ke arah yang lebih baik dengan tekat yang kuat merencanakan pembangunan desa haruslah bersifat inklusif yaitu merespon dan melibatkan semua kelompok rentan, etnis, ras, suku, disabilitas, perempuan dan anak-anak.

“Memajukan Gampong melalui sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif hendaknya mampu melahirkan dan menumbuhkan peradaban yang inklusif, keterbukaan dalam sebuah perencanaan akan memberikan ruang penerimaan sosial yang baik pada kelompok-kelompok rentan atau yang jumlahnya lebih kecil,” tutur Rusli. (Red: Fathoni)