::: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un... Sekretaris Jenderal PBNU periode 1999-2004 H. Muhyiddin Arubusman meninggal dunia di Rumah Sakit Tebet, Jakarta pada Senin malam (10/4)::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Kunjungan Grand Syeikh dan Masa Depan Islam Moderat di Indonesia

Sabtu, 27 Februari 2016 19:53 Opini

Bagikan

Kunjungan Grand Syeikh dan Masa Depan Islam Moderat di Indonesia
Presiden Jokowi Menerima Kunjungan Kehormatan Grand Syekh Al-Azhar Mesir di Istana Merdeka, Senin 22 Februari 2016 (Foto. Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden)

Oleh Muhammad Mu’afi Himam

Kunjungan bersejarah Grand Syeikh Al Azhar, Prof Dr Ahmad Muhammed ath-Thayyib ke Indonesia memiliki pesan penting yang bersumbu pada kampanye Islam santun untuk dunia. Dengan memilih Indonesia sebagai latar orasi kemanusiaan dan perdamaian dunia, ketua umum Majelis al-Hukama Muslimin ini menyetujui posisi Indonesia sebagai “negeri tempat menyebarkan Islam sebagai agama yang menyerukan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Namun bukan sikap pesimis berlebihan, kondisi masyarakat muslim Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan ath-Thayyib. Problematika radikalisme dan terorisme yang menjadi agenda utama pemerintah dalam membenahi masyarakat, menjadi bukti bahwa keislaman Indonesia masih jauh dari kata moderat. Temuan peneliti LIPI menyebutkan, arus gerakan kekerasan yang dikembangkan secara tersembunyi dan sistematis menjadi kendala utama pemerintah serta beberapa ormas Islam dalam menangkal gerakan yang mulai menjamur sejak era roformasi ini.

Ideologi Radikalisme

“Saya percaya, selama ulama tidak bersatu terlebih dahulu, maka tidak ada harapan untuk menyatukan umat,” kata ulama kelahiran Qina, Mesir ini. Pada kenyataannya, kondisi ini memang sedang terjadi di dunia Islam, tak terkecuali Indonesia. Beberapa perselisihan tersebut didasari pada perbedaan yang rigid akibat fanatisme berlebihan pada seseorang maupun keyakinan tertentu. Tak hanya itu, menguatnya dukungan material dan spiritual pada tiap golongan semakin melebarkan jurang, alih-alih meredupkan perselisihan serta menebarkan perdamaian.

Mengakarnya kaderisasi kelompok radikal di beberapa kampus, yang sebagian besar merupakan kampus-kampus negeri, semakin menguatkan posisi gerakan ini di kalangan intelektual. Hal itu merupakan akibat dari gerakan yang sebelumnya telah menjamur di beberapa sekolah menengah yang tak terjamah tangan pemerintah. Bahkan, sikap intoleransi yang akrab dengan gerakan ini telah menyusup ke dalam birokrasi pemerintah.  Tak heran jika ada PNS bergabung dalam aksi demontrasi dengan organisasi Islam garis keras menolak Pancasila.

Selain itu, kondisi warga Indonesia yang berada di daerah konflik serta rawan konflik seperti seperti Timur Tengah, perlu mendapatkan perhatian khusus. Beberapa warga yang berstatus sebagai pelajar di kawasan ini mulai terjangkit pemikiran “ISIS bukanlah teroris. Bahkan, sebagian pihak yang terjun di daerah konflik mulai menyebarkan bibit ideologi ini kepada masyarakat Indonesia melalui jejaring media sosial.

Dengan munculnya beberapa kasus tersebut, terbukti segala elemen masyarakat serta birokrasi tak lagi steril dari paham intoleran dan fundamentalisme yang tak lagi terkontrol. Pemerintah sebaiknya tak perlu terlalu fokus pada insiden yang merupakan produk dari indoktrinisasi yang memang telah terbentuk sejak lama. Dengan momen kedatangan Grand Syeikh al-Azhar yang menekankan “kembali ke khazanah klasik untuk menyikapi perbedaan”, pemerintah bekerjasama dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perlu memformulasikan konsep Islam toleran untuk İndonesia, yang hingga kini masih mengendap di permukaan. Konsep ini perlu segera digarap secara serius, bersamaan dengan usaha pemerintah menanggulangi radikalisme hingga ke akarnya.

Sunni-Syiah

“Sunni dan Syiah adalah saudara,” terang Grand Syeikh di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (22/02). Pernyataan ini sekaligus menegaskan pendapat ath-Thayyib perihal Syiah. Islam mempunyai lima prinsip utama, dan kelompok Syiah mayoritas tak menyangkalnya.  

Pernyataan tersebut menjadi poin pertama yang disampaikan ath-Thayyib pada pertemuannya bersama Menteri Agama. Memang, isu ideologi Sunni-Syiah mengemuka, atau dikemukakan bersamaan dengan konflik kepentingan yang terjadi di Irak, Syiria dan Yaman. Lantas, beberapa ulama seperti Syeikh Ramadhan al-Buthi, Muhammad Taufik al-Buthi, Habib Ali al-Jufri, serta ath-Thayyib sendiri yang menentang gerakan pemberontakan di Syiria dengan mudahnya dikategorikan menjadi pendukung Syiah.

Gerakan ‘mensyiahkan’ yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia sebenarnya merupakan ‘gerakan sempalan’ yang pada hakikatnya juga berakar pada radikalisme, mengingat gerakan mereka semakin dibatasi dan mulai teridentifikasi sebagai golongan yang meresahkan. Dengan akar yang sama, tujuan gerakan ini pun sama, menanamkan ideologi intoleran pada masyarakat. Isu Syiah ini pada akhirnya berujung pada sikap saling mengafirkan sesama muslim. Oleh karenanya, sejak awal ath-Thayyib terus mengkampanyekan Sunni dan Syiah sebagai saudara.

Indonesia mungkin bisa belajar kepada masyarakat Mesir dan Turki dalam menghadapi konflik ideologi ini. Di Mesir, al-Azhar mengadakan program rutin yang melibatkan kelompok Sunni dan Syiah dari berbagai negara; Iran, Lebanon dan Syiria. Program ini meliputi pengajian bersama di bulan Ramadhan, peringatan 10 Muharram yang dirayakan oleh segenap elemen masyarakat, serta dialog antar mazhab. Di Turki, walaupun para pengikut Syiah yang identik dengan Jafariyah mempunyai masjid sendiri, namun ketika shalat Jumat masjid tersebut juga dipenuhi oleh para pengikut Sunni, shalat berdampingan tanpa kekerasan.

Persatuan

Grand Syeikh menegaskan, umat muslim sebagai mayoritas penduduk İndonesia tak boleh berdiam diri menghadapi problematika ideologi yang telah merambah hingga ranah ekonomi, sosial dan politik. Masyarakat seharusnya bergotong royong dan mulai mambangun jalan bersama mempertegas kembali identitas asli agama Islam sebagai agama anti kekerasan.

Bagi pemerintah, seruan ini merupakan momentum yang tepat untuk bekerjasama dengan para pemuka agama. Pemblokiran situs dan media sosial penyebar paham radikal, sosialisasi bahaya radikalisme serta operasi anti terorisme harus diiringi dengan proyek “kembali ke khazanah klasik” sebagai wahana untuk mempertegas identitas Islam Indonesia yang merupakan wujud dari Islam yang toleran, dan anti kekerasan sebagaimana perintah yang telah diulang berkali-kali dalam ayat Al Quran.

Harapan Grand Syeikh, Indonesia sebagai negara muslim terbesar mampu menjadi pionir dalam mewujudkan mimpi yang sulit dan berat, mempersatukan ulama dari berbagai mazhab dan aliran dalam satu wadah dan organisasi, saling bertemu dan bermusyawarah serta bersepakat pada satu pendapat yang dapat disampaikan ke masyarakat. Mampukah Indonesia?


*Alumni Universitas al-Azhar, Kairo. Sedang menempuh pendidikan Master di Uludağ Üniversitesi Departemen Filsafat dan Studi Agama, Turki.