::: NU Online memasuki hari lahir ke-14 pada 11 Juli 2017. Semoga tambah berkah! ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

PMII Bojonegoro Gelar Aksi Keprihatinan Anjloknya Harga Gabah

Selasa, 01 Maret 2016 18:01 Daerah

Bagikan

PMII Bojonegoro Gelar Aksi Keprihatinan Anjloknya Harga Gabah
Bojonegoro, NU Online
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, Jawa Timur melakukan aksi turun jalan, Senin (29/2). Aksi tersebut dilakukan karena prihatin harga gabah, ditingkat petani yang diduga tidak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Aksi ini karena prihatin anjloknya harga gabah. Dari bunderan adipura, dilanjutkan ke gedung dewan dan di Pemkab Bojonegoro," kata ketua PC PMII Bojonegoro, Ahmad Syahid.

Dalam selebaran yang dibagikan ke pengguna jalan, para aktivis menilai harga gabah anjlok mencapai 40 persen. Sehingga membuat kerugian bagi petani. Dengan harga gabah anjlok, pendapatan petani mengalami penurunan juga. Supaya diusut dan dibenahi sistem ekonomi yang dirasa tidak adil bagi petani.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan oleh anggota PMII, secara mayoritas wilayah Bojonegoro mengalami panen, terutama dibantaran Bengawan Solo, diantaranya di Kecamatan Malo, Trucuk, Kalitidu, Dander, Balen, Kanor, Sumberjo dan Baureno. Hasilnya harga rata-rata gabah kering sawah Rp3 ribu sampai Rp3,5 ribu.

Padahal berpijak pada ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015, terkait harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp3.7 ribu sampai Rp3,75 ribu dan harga gabah kering giling dalam ketetapan HPP berkisar Rp4,6 ribu sampai Rp4,65 ribu. Namun kondisi harga dilapangan hanya Rp4 ribu sampai Rp4,5 ribu. Sehingga para pembeli gabah tidak mentaati peraturan Inpres nomor 5 tahun 2015.

"Perlu sinergikan antara petani dan Bulog. Serta pemerintah selalu berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga gabah," ungkapnya.

Ditambahkan, tuntutan dan tawaran yang dibawa PMII, diantaranya terapkan harga gabah sesuai amanat pada Inpres nomor 5 tahun 2015. Pemerintah Kabupaten harus segera menyediakan alat pengeringan padi bagi Gapoktan disetiap kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro, sehingga akan terwujud swasembada beras.

Serta pemerintah harus proaktif untuk menjaga stabilitas harga gabah, sehingga petani tidak merugi. Selain itu Bulog seharusnya tidak hanya berperan dalam menjaga stok beras pemerintah saja, melainkan harus melindungi harga gabah petani.

Pemerintah juga harus mengoptimalkan lumbung padi disetiap desa se-Kabupaten Bojonegoro. Hal-hal yang belum diatur dalam Inpres nomor 5 tahun 2015, maka bila dirasa perlu maka pemerintah DPRD harus menyusun Perda perlindungan harga gabah bagi petani. (M Yazid/Fathoni)