::: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un... Sekretaris Jenderal PBNU periode 1999-2004 H. Muhyiddin Arubusman meninggal dunia di Rumah Sakit Tebet, Jakarta pada Senin malam (10/4)::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Beda Pilihan Politik, Pengamal Tarekat DKI Tetap Shalati Jenazah Muslim

Senin, 20 Maret 2017 17:30 Nasional

Bagikan

Beda Pilihan Politik, Pengamal Tarekat DKI Tetap Shalati Jenazah Muslim
Jakarta, NU Online
Para pengamal tarekat harus tetap mensalati jenazah umat Islam yang meninggal dunia, walau pilihan politik almarhum/almarhumah berbeda dengan pilihan politik yang dianut pengamal tarekat. Menshalati jenazah sesama umat Islam adalah kewajiban umat Islam yang lain yang masih hidup.

Hal ini disampaikan Ketua Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) DKI Jakarta, KH Wahfiudin Sakam pasca pelantikan dan pengukuhan pengurus JATMAN DKI Jakarta masa khidmah 2017-2022 di Hotel Balairung Matraman Jakarta Timur, Ahad (19/3).

“Jangan sampai karena perbedaan politik, pengamal tarekat tidak mensalati jenazah sesama umat Islam. Kalau sampai jenazah tersebut dishalati di gereja, dan beritanya tersebar ke seluruh dunia, ini akan memalukan umat Islam di Indonesia,” selorohnya.

Menurut Wahfiudin, Indonesia sangat kaya dengan suku, etnik, bahasa, bahkan agama. Indonesia dengan demikian merupakan negara yang amat plural. Namun di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, Indonesia mampu melalui kehidupan bernegara dan berbangsa yang aman dan damai.

“Bukan hanya agama yang berbeda, tetapi dalam Islam pun ada aliran-aliran. Demikian pula tarekat-tarekat di Indonesia juga beragam. Paham ke-Islam-an tidak ada yang semeriah di Indonesia. Kita tidak bisa mengecam apalagi sampai tidak mensalati jenazah umat Islam,” tutur Wahfiudin. 

Ia mendorong agar pengamal tarekat dapat terjun ke masyarakat secara langsung. Namun dalam bidang politik, peran pengamal tarekat bukan dengan menjadi partisipan, apalagi masuk ke dalam konflik politik yang ada.

“Pengamal tarekat harus menjaga bagaimana proses politik dapat berjalan baik. Jangan jadi alat untuk baku hantam, sehingga sesama muslim malah berperang,” tegasnya.

Tarekat di Indonesia juga dituntut untuk menjaga dan memelihara pluralisme yang ada. Dalam keadaan dunia yang global saat ini sangat perlu untuk dicermati karena pluralisme sangat rawan dijadikan medan pertempuran yang sesungguhnya dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mendapatkan keuntungan.

“Tarekat harus mampu mengambil sikap. Jangan terlalu mudah terlibat dalam gesekan yang ada, agar tidak terjadi hal yang buruk,” tandasnya. (Kendi Setiawan/Fathoni)