::: NU menyelenggarakan rukyat awal Ramadhan 1438 H pada Jumat, 26 Mei 2017 di berbagai daerah di Indonesia  ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Demi Petani, PCNU Persoalkan Aktivitas Perusahaan Air Mineral di Jombang

Selasa, 21 Maret 2017 02:03 Daerah

Bagikan

Demi Petani, PCNU Persoalkan Aktivitas Perusahaan Air Mineral di Jombang

Jombang, NU Online
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menjadi salah satu media utama untuk lebih bisa menyejahterakan warganya. Sebuah kebijakan yang lebih bisa memperhatikan rakyat kecil dan petani saat ini menjadi perhatian khusus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menjelang Konfercab.

Demikian yang menjadi salah satu pembahasan penting dalam kegiatan halaqah prakonferensi cabang NU di kota santri ini dengan tema Sumber Daya Air Minum Mineral Peluang dan Ancaman, Ahad (19/3) di Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang.

Sekretaris PCNU Jombang H Muslimin Abdilla menjelaskan, halaqah itu guna mengumpulkan berbagai data terkait sumber daya air minum meneral di Jombang dari sisi ancaman dan peluang bagi masyarakat kecil dan petani. Kemudian data-data tersebut menjadi bahan pokok-pokok rekomendasi saat konfercab.

"Untuk itu kita perlu hadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidang ini, ada dari Bapeda Budi Winarno, kalangan praktisi Dr Dr Gunawan Bisono dan Mbah Jambrong salah satu tokoh masyarakat di Jombang," katanya.

Namun pada prinsip pokok-pokok rekomendasi tentang sumber daya air mineral nanti, hendaknya pemerintah tidak menyampingkan rakyat kecil dan petani di Jombang. Dua objek penerima manfaat itu hampir di atas 80% dari warga Jombang.

"Kenapa harus petani? Karena kalau tidak air, petani akan bangkrut. Makanya kita ini carikan solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut," jelasnya.

"Apalagi sekarang di Jombang ini ada perusahaan besar, beroperasi di Kecamatan Mojowarno. Dengan halaqah ini kita harapkan bisa tahu ancaman dan peluangnya," lanjut Cak Muslimin sapaan akrabnya.

Sementara itu, Gunawan lebih rinci menjelaskan terkait siklus dan sumber air di muka bumi. Sumber air yang diambil oleh seseorang dari sumur dan oleh perusahaan air tentu sangat sangat berbeda. Perusahaan air biasanya akan mengambil air dari sumber yang lebih dalam daripada biasanya.

"Kalau AMDK (air mineral dalam kemasan), biasanya mengambil sumber air yang lebih dalam, bukan yang dangkal," tutur pria asal Kabupaten Malang ini.

Pengambilan air yang demikian akan menimbulkan ancaman-ancaman tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya terjadi pengeringan air yang berkelanjutan jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengambilan air yang berlaku oleh perusahaan.

"Semakin perusahaan AMDK membor, maka kalau sudah mengalami kekurangan air, bukan tidak mungkin warga masyarakat di sekitarnya juga akan terus membor guna keperluan kesehariannya, kalau sudah begitu bagaimana?" jelasnya.

Perwakilan dari Bapeda Jombang Budi Winarno mengatakan, Pemkab Jombang tidak memiliki banyak kewenangan terkait pengelolaan yang lebih. Sesuai undang-undang yang berlaku, pihaknya hanya memiliki kewenangan menata izin dan memanfaatkan lahan.

"Tapi untuk kandungan yang ada dalam tanah baik mineral, minyak, gas bumi dan seterusnya itu adalah kewenangan nasional," katanya. (Syamsul Arifin/Alhafiz K)