::: NU menyelenggarakan rukyat awal Ramadhan 1438 H pada Jumat, 26 Mei 2017 di berbagai daerah di Indonesia  ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Belajar dari Hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta

Jumat, 21 April 2017 11:19 Risalah Redaksi

Bagikan

Belajar dari Hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta
Pilkada DKI Jakarta kali ini merupakan momen politik paling hiruk-pikuk dan paling panas dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sekalipun hanya peristiwa politik lokal, tetapi daya jangkauannya bersifat nasional mengingat posisi Jakarta sebagai pusat informasi dan rujukan politik nasional. Sedemikian besar energi masyarakat yang digunakan untuk berdebat terkait dengan dukungan yang diberikan kepada masing-masing calon, sampai-sampai banyak urusan penting lainnya terabaikan.

Salah satu yang membuat daya getarnya merambat ke seluruh pelosok Indonesia adalah  keberadaan media sosial. Pada era media cetak masih menjadi andalan publik mencari informasi, sebaran berita sifatnya lokal sehingga pengaruhnya hanya melingkupi daerah di mana media tersebut diedarkan. Medsos mampu menembus batas lokalitas. Apa yang terjadi di satu tempat, dalam waktu sangat singkat, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sayangnya, informasi yang beredar di medsos susah diverifikasi kebenarannya. Berita palsu atau hoax untuk mendiskreditkan lawan dari masing-masing kubu beredar secara viral  dari grup ke grup tanpa verifikasi kebenarannya yang mengakibatkan kegaduhan di mana-mana. Era posttruth di mana masyarakat mencari penegasan atas keyakinan yang dipeluknya menyebabkan mereka hanya menerima dan membagi informasi yang mendukung keyakinannya. Sifat kritis untuk memeriksa informasi dari dua belah pihak sudah hilang. Yang terjadi selanjutnya adalah, dukungan pada satu calon semakin militan.

Media sosial, dengan sifatnya yang anonim telah menjadi ajang caci-maki pada pihak lain yang  tidak sependapat dengannya. Siapa saja bisa melempar isu tanpa merasa perlu bertanggung jawab atau enggan kepada orang lain yang lebih dihormati sebagaimana terjadi di dunia nyata. Pernyataan-pernyataan yang tidak dibaca utuh, ditanggapi dengan komentar atau cacian sekenanya tanpa berpikir panjang. Dengan mudah dan tanpa pikir panjang, remaja tanggung tanpa ilmu pengetahuan memadai memberi komentar pedas pada kiai terhormat yang tidak sependapat dengannya. Teman yang sebelumnya baik-baik saja di-unfriend karena beda pendapat. Hubungan antarkeluarga besar bisa menjadi kaku, semua akibat ketidakdewasaan dalam mensikapi pilkada dan ketidakkritisan pada berita-berita palsu yang menyertainya.

Politik memang kejam, di balik sikap santun yang ditunjukkan para calon di hadapan publik, para tim sukses bekerja dengan segala cara untuk meraih kemenangan. Para buzzer, menciptakan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat melalui jaringan media sosial yang dikelolanya. Mereka tidak peduli soal efek sosial yang ditimbulkan dari status-status yang mereka unggah, yang penting, secara pribadi dapat bayaran, dan secara kelompok, target kemenangan dicapai. Fenomena ini bukan hanya di Indonesia, kejadian yang sama terjadi di Amerika Serikat di mana, banyak orang secara pribadi mengambil keuntungan dari mengunggah berita-berita palsu karena masyarakat suka atas informasi tersebut dan kemudian membaginya dengan sukarela. Dengan demikian, situs yang dikelolanya mendapat banyak kunjungan. Dari situlah uang dihasilkan. Faktor inilah yang dinilai oleh sebagian orang sebagai kunci kemenangan Donald Trump.

Jika tidak dikelola dengan baik dan diambil pelajaran atas kejadian seperti ini, maka ke depan metode-metode buruk untuk bersaing ini akan terus digunakan, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi dalam peristiwa politik selanjutnya seperti pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 mendatang.  Obor Rakyat, tabloid abal-abal yang dgunakan untuk menjatuhkan lawan dengan sejumlah berita palsu saat pilpres 2014 sudah cukup meresahkan. Kala itu, cara yang digunakan masih konvensional. Redaksi yang bertanggung jawab masih bisa diminta pertanggungjawabannya di depan hukum.  Informasi di media sosial dengan kecepatan persebaran yang luar biasa, dengan sumber yang tidak jelas, akan memiliki daya rusak yang dahsyat jika digunakan untuk kepentingan negatif.  

Pilkada DKI menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk segera menyiapkan perangkat hukum dan teknologi guna mengantisipasi meluasnya berita palsu pada peristiwa politik di masa mendatang. Sebagai contoh, pemerintah Jerman telah meminta facebook dan aplikasi media sosial lainnya untuk mengambil tindakan lebih guna mengantisipasi penyebaran berita palsu karena adanya anggapan bahwa selama ini perusahaan-perusahaan tersebut belum mengambil tindakan yang memadai atas beredarnya hoax. Jika tidak, maka akan ada denda sangat besar yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan tersebut. Para pemimpin harus mendidik masyarakat bagaimana bersikap lebih rasional dalam menghadapi pilkada karena pilkada bukanlah segalanya, melainkan sesuatu yang rutin digelar. Pusat-pusat layanan untuk memverifiksi kebenaran berita harus ditambah. Sudah banyak komunitas yang peduli terhadap maraknya berita palsu, tetapi ini belum cukup. Semuanya demi menjaga tertib sosial.  

Pilkada DKI Jakarta memang sempurna sebagai sebuah pertunjukan politik. Karakter msing-masing calon beserta kelebihan dan kelemahannya menjadi bahan pujian dan cacian pada kawan dan lawan, untuk menggerakkan dukungan dan mengintimidasi lawan. Menusia memang tidak ada yang sempurna, tapi bukan berarti boleh dicaci dengan semena-mena. Selamat kepada pemenang, pasangan Anies-Sandi. Semoga bisa menunaikan janji yang disampaikan selama masa kampanye. (Mukafi Niam)