::: NU Online memasuki hari lahir ke-14 pada 11 Juli 2017. Semoga tambah berkah! ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

PCNU Pringsewu Lakukan Koordinasi Penolakan FDS dengan Pemda

Ahad, 13 Agustus 2017 10:00 Daerah

Bagikan

PCNU Pringsewu Lakukan Koordinasi Penolakan FDS dengan Pemda
Pringsewu, NU Online
Menyikapi polemik di masyarakat terkait kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Full Day School (FDS) dan Instruksi dari PBNU untuk melakukan aksi nyata penolakan terkait kebijakan tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pringsewu, Lampung untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut.

Ketua PCNU Kabupaten Pringsewu H Taufiqurrohim mengatakan bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya akan menemui unsur Pemerintahan selaku pengambil kebijakan di daerah untuk duduk bersama melakukan kesepakatan penolakan.

"Kita akan menemui Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk menolak Full Day School," demikian ditegaskannya saat Acara Group Discussion di Rumah Makan "Abah Anwar" Pringsewu, Sabtu (12/8) malam.

Ia menegaskan pula bahwa saat ini langkah-langkah strategis harus terus diupayakan agar kebijakan FDS yang akan menggerus pendidikan karakter tersebut dibatalkan. "Yang penting sekarang aksi nyata FDS tidak diberlakukan khususnya di Kabupaten Pringsewu," kata Taufiq.

Ia menilai kebijakan FDS ini tidak sesuai dengan visi Kabupaten yang memiliki motto Bersenyum Manis (Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman, Unggul, Maju, Mandiri, Aman dan Agamis). "Dengan FDS, pembangunan karakter Agamis para pemuda khususnya pelajar akan tergerus sehingga nilai-nilai agama tidak dapat tumbuh di masa mendatang," jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa kebijakan FDS tidak menyinggung secara serius implementasi Pendidikan Karakter karena kebijakan tersebut dibuat dengan kecenderungan hanya untuk memenuhi beban kerja guru atau pendidik.

Penambahan jam pelajaran menurutnya juga tidak akan otomatis menambah penguatan karakter para pelajar. Malah sebaliknya, pendidikan karakter yang agamis melalui pendidikan di Madrasah Diniyyah dan Pesantren akan tergerus digantikan dengan formalisasi pendidikan agama.

Hal ini tentu akan dapat memperburuk generasi penerus bangsa karena akan semakin jauh dengan nilai-nilai agama.

"Madrasah Diniyah dan Pesantren merupakan benteng untuk menjaga generasi muda dari paham dan gerakan radikal. Jika eksistensi Madin dan Pesantren dipangkas maka harapan untuk membentuk generasi yang moderat akan semakin jauh dari harapan," ujarnya. (Muhammad Faizin/Fathoni)