::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

NU-Muhammadiyah Klarifikasi Isu Pengusiran Santri di Karimunjawa Jepara

Senin, 11 September 2017 12:00 Daerah

Bagikan

NU-Muhammadiyah Klarifikasi Isu Pengusiran Santri di Karimunjawa Jepara
Jakarta, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Jepara menggelar rapat koordinasi di ruang Mapolres Jepara, Jawa Tengah, Ahad (10/9) malam. Rapat membahas soal rumor yang beredar di media sosial terkait kasus pesantren di Karimunjawa, Jepara.

Rapat koordinasi yang dihadiri sejumah tokoh dan jajaran kepolisian ini membantah berita terjadinya pengusiran santri di sebuah pesantren di sana. Keduanya mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menjunjung tinggi persaudaraan.

Berikut bunyi surat klarifikasi secara lengkap yang ditandatangani Ketua Pimpnan Daerah Muhammadiyah (PDM) KH Sadali dan Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) KH Ubaidillah Noor.

Menyikapi perkembangan pemberitaan (issue) di media sosial terkait dauroh tahfidh al-Qur’an di Dukuh Alang-alang RT 02 RW 04, Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sehubungan dengan isu penolakan dan pengusiran santri Ittihadul Ma’had Muhammadiyah (ITMAM) yang hendak melakukan dauroh tahfidh al-Qur’an Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, maka dengan ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jepara dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara menyatakan klarifikasi sebagai berikut:


1. Pemberitaan bahwa telah terjadi penolakan dan pengusiran santri adalah tidak benar.

2. PCNU Jepara dan PDM Jepara sepakat menyikapi masalah tersebut dengan mengedepankan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, ukhuwwah basyariyah serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyekapakati agar gedung yang diwakafkan kepada PP Muhammadiyah tersebut dihentikan (dimauqufkan) penggunaannya untuk beberapa waktu sampai segala sesuatunya terpenuhi.

4. Mengintensifkan komunikasi semua pihak dan mewaspadai paham radikalisme serta pihak lain yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.


Surat klarifikasi tersebut ditandatangani pula oleh sejumlah saksi, antara lain AKBP Yudianto Adhi Nugroho (Kapolres Jepara), H Mashudi (Ketua MUI Kabupaten Jepara), Rustamaji (atas nama Kepala Bakesbangpol), H Badrudin (PKUB Jateng untuk Jepara), Arif Darmawan (atan nama Kepala Dinas Kominfo). (Red: Mahbib)