::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Muslim Rohingya di Mata Komandan Militer Myanmar

Jumat, 13 Oktober 2017 16:00 Internasional

Bagikan

Muslim Rohingya di Mata Komandan Militer Myanmar
Jendral Min Aung Hlaing (© Reuters)
Yangon, NU Online
Komandan militer Myanmar Jendral Senior Min Aung Hlaing menyatakan bahwa Muslim Rohingya bukan bagian dari penduduk asli negaranya. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan duta besar Amerika Serikat.

Ia juga tampak enggan menanggapi tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara di bawah kendalinya dengan menuduh balik bahwa media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar.

Min Aung Hlaing melaporan tentang krisis pengungsi Rohingya kepada Duta Besar Scot Marciel. Min Aung Hlaing bahkan tak menyebut etnis monoritas itu dengan sebutan "Rohingya", melainkan "Benggala", yakni orang-orang asli Bangladesh. Menurutnya, penjajah Inggris bertanggung jawab atas masalah tersebut.

"Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negara ini oleh Myanmar, tapi oleh penjajah," katanya kepada Marciel, menurut laporan pertemuan yang dipublikasikan pada Kamis, seperti dikutip Reuters.

"Mereka bukan penduduk asli," orang paling berkuasa di negara berpenduduk mayoritas Buddha itu.


Saat ini lebih dari setengah juta jiwa orang Rohingya melakukan eksodus ke Bangladesh sejak eskalasi kekerasan yang terjadi negara bagian Rakhine, Myanmar, akhir Agustus lalu.

Dalam laporan yang diwartakan AFP, aksi brutal tentara Myanmar terhadap Muslim Rohingya telah berdampak luas pada relasi negara ini di dunia internasional. Yang terbaru, Uni Eropa menghentikan hubungan militer dengan Myanmar karena dianggap telah melampaui batas penggunaan kekuatan bersenjata.

Uni Eropa saat ini melarang ekspor senjata dan peralatan yang dapat digunakan untuk "represi internal". Bahkan, ia membuka kemungkinan sanksi jika krisis kemanusiaan tersebut tidak kunjung membaik. (Red: Mahbib)