::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::  Kuliah Plus Ngaji? Ke UNSIQ Wonosobo aja, -Memadukan mutiara luhur tradisi pesantren dan keunggulan Universitas Modern- Kunjungi http//:pmb.unsiq.ac.id. 081391983830 (Latu Menur Cahyadi)::: 

Ini Sikap NU terkait Polemik Investasi Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Sabtu, 25 November 2017 15:03 Nasional

Bagikan

Ini Sikap NU terkait Polemik Investasi Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur
Lombok Barat, NU Online
Forum Bahtsul Masail Waqi‘iyah Munas Alim Ulama-Konferensi Besar NU 2017 menyatakan bahwa pada prinsipnya dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh secara syar’i diinvestasikan sejauh investasi itu dianggap bermaslahat dan menguntungkan.

KH Yasin Asmuni yang mewakili Komisi Waqiiyah Munas NU 2017 dalam Sidang Pleno PBNU mengatakan, “Boleh selama investasi tersebut dinilai paling mashlahat semisal diinvestasikan pada proyek yang aman dan memberi keuntungan yang jelas.”

Demikian dikatakan Kiai Yasin ketika menyampaikan Hasil Bahtsul Masail Waqi‘iyah Munas NU 2017 terkait masalah investasi dana haji untuk proyek infrastruktur dalam Sidang Pleno PBNU di Pesantren Darul Quran, Bengkel, Lombok Barat, Sabtu (25/11) pagi.

Keuntungan investasi itu, kata Kiai Yasin, menjadi milik lembaga calon jamaah haji (CJH). Jika terjadi kerugian, maka pihak yang bertanggungjawab adalah pihak yang ceroboh, baik dari pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun dari pihak pemerintah.

Status dana setoran awal BPIH itu sendiri, kata Kiai Yasin ketika menyampaikan amanat forum, adalah milik CJH yang dikuasakan kepada pemerintah untuk dikelola dengan prinsip kemashlahatan dan digunakan sebagai ongkos haji.

Terkait penggunaan hasil investasi setoran awal BPIH untuk menyubsidi silang jamaah, Forum Bahtsul Masail Waqi‘iyah Munas-Konbes NU 2017 menyatakan boleh. “Diperbolehkan karena subsidi silang termasuk kebijakan bernilai mashlahat dalam pengelolaan dana haji,” kata Kiai Yasin.

Hasil bahtsul masail komisi waqiiyah, maudhuiyah, dan qanuniyah ini disahkan oleh Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud dengan surat Al-Fatihah.

Forum ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri atas para kiai utusan PWNU dan para kiai utusan pesantren se-Indonesia. sedangkan Perumus bahtsul masail komisi ini antara lain adalah KH Azizi Hasbullah, KH Yasin Asmuni, Kiai Asnawi Ridwan, dan sejumlah kiai lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa forum ini berlangsung di Pesantren Darul Falah, Pagutan, Mataram, Jumat (24/11). (Alhafiz K)