::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Selain Kitab Suci, Al Quran Juga Kitab Literasi

Kamis, 07 Desember 2017 22:30 Daerah

Bagikan

Selain Kitab Suci, Al Quran Juga Kitab Literasi
Semarang, NU Online
Bertempat di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/12), dosen STAINU Temanggung, Hamidulloh Ibda mengajak puluhan PNS Kesbangpol itu melek literasi media digital.

Menurut dia, selain menjadi kitab suci yang berisi petunjuk, hukum-hukum, dan sejarah, kitab Alquran adalah kitab literasi karena perintah Tuhan pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca.

"Perintah Tuhan pertama kali tidaklah bekerja, menikah, shalat, apalagi korupsi, tapi iqra'. Bacalah, dan dengan kalam. Ini jelas-jelas adalah perintah literasi," kata Ibda yang juga pengurus Bidang Literasi Media Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jateng.

Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta yang didominasi abdi negara (PNS) dalam kegiatan bertajuk Pendidikan dan Pelatihan Literasi Media dan Jurnalisme Umum'. Kegiatan sebagai upaya menajamkan PPID di Badan Kesbangpol Provinsi Jateng selama dua hari, Rabu-Kamis, 6-7 Desember 2017.

Jadi, katanya, Al Quran merupakan kitab literasi sebagai penyempurna kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil.

"Di Al Quran, perintah membaca ada 89 kali dan menulis 303 kali. Maka sesuai pilar literasi yaitu baca, tulis dan arsip, puncak dari literasi adalah tulisan karena ia akan abadi," ungkap penulis buku Sing Penting NUlis Terus'.

Dijelaskan Ibda, tradisi literasi menjadi solusi atas kondisi SDM dan bisa mendorong akselerasi kualitas literat dan memberantas buta aksara, buta informasi dan buta media di negeri ini. Sebab, menurut dia, perkembangan zaman begitu pesat dan hanya orang yang menguasai media digital yang akan berkuasa.

"Tantangan kita, terutama abdi negera di Badan Kesbangpol adalah banjir informasi, serangan hate speech, hoaks dan fake news. Ada sekitar 800 ribu situs penyebar hoaks sampai akhir 2016. Lalu kita adalah jam'iyah medsosiyah, pengguna aktif gawai tapi masih nggak paham cara menyeleksi, mengakses dengan bijak dan mampu membedakan mana berita orisinil, dan mana berita palsu," jelasnya.

Literasi media digital, menurut dia adalah bukan sekadar mengetahui jenis media daring, siber atau online, dan membedakannya dengan medsos.

"Namun mampu memetakan, mana media pers, blog dan mana website milik lembaga atau pemerintah. Sebab, tidak semua situs itu bisa kita konsumsi," ujar dia.

Kalau sesuai regulasi, katanya, minimal media siber itu sudah dapat izin SK Kemenkum HAM, berbadan hukum, mendapat SIUP, TDP, ada surat domisili.

"Lalu, mereka juga harus punya kantor, wartawan di lapangan, berita bukan copy paste. Juga harus punya susunan redaksi, kontak dan profil, jurnalisnya sudah lolos Uji Kompetensi Wartawan, dan terhimpun dalam organisasi pers seperti PWI, AJI, AWPI, IWO dan yang lain," kata dia.

Selain itu, katanya, media siber yang laik konsumsi juga harus ramah, beritanya tidak hoaks, fake dan tidak menjadi pabrik hate speech dan perusak isu SARA.

"Minimal media digital yang kita konsumsi memenuhi prinsip dan menerapkan peran dan fungsi pers sendiri. Ya menginformasikan, edukasi, kontrol, hiburan dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat," ujar dia.

Hal itu pun Ibda sampaikan belum tentu cukup, karena media digital yang dikonsumsi juga harus bisa menerapkan 9 ayat atau prinsip bahkan 10 prinsip jurnalisme menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.

"Sejak tahun 2001, lewat buku The Elements of Journalism, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengajarkan kita untuk melakukan 9 ayat jurnalisme agar media dan berita itu benar-benar mencerahkan," beber dia.

Semuanya juga harus diimbangi dengan dua cara berpikir.

"Pertama adalah cara berpikir wartawan. Bisa dilakukan dengan wawancara, klarifikasi atau tabayun. Wartawan bisa mendasarkan kebenaran hanya sebatas wawancara dan klarifikasi. Tapi apa cukup itu? Tentu harus dilengkapi yang kedua, yaitu cara berpikir ilmuwan. Jadi untuk mendapatkan kebenaran, harus ilmiah, logis, sistematis, metodologis, empiris dan juga minimal melalui tiga tahap filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi," beber dia.

Dalam implementasi literasi media, kata dia, minimal kita harus melakukan beberapa hal teknis.

"Mulai dari pasang kuda-kuda, melawan berita hoaks, fake, fitnah, menguasai berita, mengolah berita menjadi positif, arif dan aktif di medsos, berdakwah melalui medsos dan kembali kepada Al Quran atau kitab suci lain sebagai kitab literasi," paparnya.

Penulis buku Stop Pacaran Ayo Nikah ini berharap, ke depan literasi tidak hanya menjadi bahan diskusi melainkan semua hal bisa dijadikan wahana literasi, karena hakikat literasi adalah upaya untuk mendapatkan pengetahuan, membaca, menulis dan mengetahui sumber informasi dan ilmu.

Ia mengajak gerakan literasi media digital dimulai dari diri sendiri.

"Literasi bukan segalanya, namun segalanya bisa berawal dari sana," tegas dia. (Red: Kendi Setiawan)