::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Ketua PWNU Lampung Dorong Langkah Konkret Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pendidikan Agama

Ahad, 31 Desember 2017 19:00 Daerah

Bagikan

Ketua PWNU Lampung Dorong Langkah Konkret Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pendidikan Agama
Bandarlampung, NU Online
Ketua PWNU Provinsi Lampung KH Sholeh Baijuri mengatakan saat ini alumni madrasah yang menjadi pemangku kebijakan di lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta belum maksimal.

Ia menilai dengan semakin banyaknya alumni madrasah yang mampu mengisi posisi publik, diharapkan akan memberikan kemaslahatan lebih bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan para alumni madrasah digembleng dengan kualitas dan kuantitas pendidikan agama yang lebih serta dididik dengan mengedepankan moral dalam bermuamalah.

"Di era tahun 70-an pendidikan agama di lembaga pendidikan formal yang dikelola Kementrian Agama adalah 25 persen dan ini belum cukup memadai dalam pembentukan moral bangsa," katanya, Ahad (31/12) menyikapi maraknya oknum yang korup dengan moral serta etika yang sangat memprihatinkan.

Kondisi banyaknya korupsi saat ini lanjutnya diperparah dengan penegakan moral dan hukum yang sangat lemah dan terkesan seperti pisau yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.  

"Program pemerintahan Jokowi-JK terkait dengan pendidikan karakter ini sudah bagus, akan tetapi tentu monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan tegas dan sangat ketat," kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatus Sholihin Lampung Selatan ini.

Langkah tegas pemerintah terkait pendidikan karakter menurutnya dapat ditempuh dengan mengevaluasi kebijakan terkait hal tersebut sehingga hasilnya akan sesuai dengan target dan harapan.

"Pemerintah juga harus menindak tegas oknum pelaksana kebijakan pendidikan yang melakukan KKN dan mark up anggaran," tegasnya.

Penambahan muatan kurikulum pendidikan karakter, pendidikan agama dan moral juga harus ditingkatkan kuantitas jamnya minimal sama dan seimbang dengan era tahun 70-an.

"Pemerintah harus melakukan revitalisasi kebijakan pemerintah terkait dengan Diniyah Takmiliyah dan Ma'had 'Aly melalui Kementerian Agama. Selama ini, Diniyah dan Ma'had 'Aly dibiayai oleh pengelola sendiri. Ke depan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, baik guru maupun sarana dan prasarananya," lanjutnya.

Melalui Kementerian Pendidikan, harapnya, Pemerintah juga harus menyediakan dan menambah kuantitas alokasi waktu secara khusus (muatan lokal) tentang pendidikan agama dan moral serta mengambil kebijakan yang seimbang terkait pendidikan diniyah.

"Dengan hal ini diharapkan hasil ke depan akan sesuai harapan dan moral bangsa akan semakin baik.  Sehingga komitmen pemerintah terkait kebijakan pendidikan karakter yang selama ini diambil dapat terlaksana dan sesuai harapan," pungkasnya. (Muhammad Faizin/Kendi Setiawan)