::: ::: 

::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Sikap PBNU soal Kebijakan Penenggelaman Kapal oleh Menteri Susi

Kamis, 11 Januari 2018 11:38 Nasional

Bagikan

Sikap PBNU soal Kebijakan Penenggelaman Kapal oleh Menteri Susi
Menteri Susi Pudjiastuti (Foto: KKP News).
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Robikin Emhas mengatakan, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastusi harus dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. 

Menurutnya, tindakan Menteri Susi tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum karena fungsi pemerintah di antaranya menjaga kedaulatan negara, salah satunya di bidang kelautan. 

"Dari data yang ada, pencurian kekayaan laut kita itu luar biasa tinggi," katanya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (10/1). 

Oleh karena itu, kata Robikin, jika tindakan pembakaran dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan peringatan dan efek jera terhadap pihak asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia, maka hal tersebut (penenggelaman kapal, red) bisa dimaklumi.

Namun demikian, katanya melanjutkan, jenis hukuman penenggelaman kapal pencuri ikan di laut Indonesia ini cocok hanya untuk situasi tertentu.

Ketika efek berupa rasa takut itu sudah dicapai, kemudian terjadi pengurangan pencurian ikan secara signifikan, maka lebih baik gunakan cara-cara lain yang lebih bagus. 

"Saya kira bagus kalau ada gagasan dan kemudian kapal-kapal itu di proses saja dan kemudian kapal itu bisa disita dan kemudian dibagikan ke kelompok-kelompok nelayan," ujar alumnus Pesantren Miftahul Huda Gading, Malang ini. 

Menurutnya, pemerintah tinggal menerapkan hukum berupa perampasan terhadap kapal yang melanggar melalui mekanisme yang tersedia. "Dan pada akhirnya kapal dibagikan kepada nelayan. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)