::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

NU dan Penggerak Desa

Ahad, 04 Februari 2018 06:01 Opini

Bagikan

NU dan Penggerak Desa
Ilustrasi (ist).
Oleh Nur Faizin

Membincang desa tidak sepenuhnya bisa dilepas dari mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU). Fakta itu setidaknya bisa dilihat dari segi sistem ritual keagamaannya. Di lain pihak, desa hingga saat ini lekat dengan kenyataan tingkat angka kemiskinan. Lantas yang menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat, khususnya warga NU di desa-desa, dapat terberdaya dengan baik?

Tak menutup kemungkinan warga NU di desa-desa sebagian besar masih berada di level menengah ke bawah atau bahkan di bawah standar kelayakan. Tidak hanya itu, tradisi ke-NU-an yang masih melekat seperti tahlilan, shalawatan, ziarah wali songo atau perkumpulan lainnya membuat masyarakat belum awas pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Tidak adanya katup penyelamat atau safety velve seperti simpanan rumah tangga membuat warga NU yang hendak menggelar tahlilan atau semacamnya menggantungkan pada hutang. Nah, persoalan ini jika tidak segera diatasi dapat berkelindan pada terdistorsinya kemapanan dari segi finansial. 

Di lain pihak adanya adanya UU Desa sebagai akar kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hingga kini dapat dirasakan angin segarnya. Namun demikian desa sebagai pelaksana amanat UU Desa sepertinya belum mampu “mengajak” warga meningkatkan perekonomian mereka. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan desa yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan minim peningkatan kapasitas atau kemampuan warga untuk lebih berdaya. 

Lahirnya UU Desa memiliki tujuan terhadap kemungkinan desa akan lebih maju dan masyarakat terentas dari problem kemiskinan dan keterbatasan. Dalam amanat UU Desa dinyatakan adanya klatur anggaran yang dikucurkan secara langsung oleh pemerintah pusat. Bentuk kepedulian negara terhadap desa yang berbasis anggaran tersebut sejauh ini disambut baik oleh banyak kalangan.

Penting kita pahami, kucuran anggaran tidak selalu bermakna efektif sebagai solusi mengentaskan problem-problem di masyarakat desa. Anggaran butuh pengelolaan yang terukur, tepat sasaran serta transparan. Jika tidak terkelola dengan baik maka adanya kucuran anggaran segar justru menjadi problem baru. 

Demi lahirnya program-program yang efektif dengan adanya anggaran tersebut, tentu masyarakat desa perlu dilibatkan dalam proses perumusannya. Sepakat atau tidak, sebenarnya yang paling tahu terhadap persoalan mereka adalah masyarakat desa sendiri.

Adanya sistem partisipatif dalam penyusunan program mutlak dibutuhkan. Nah dari sini pemerintah desa diharapkan hadir ke tengah-tengah masyarakat desa utamanya mendorong warga meningkatkan kesejahteraan mereka, baik melalui program pelatihan swadaya atau stimulus lainnya. 

Di level itu, guna mendorong kemampuan masyarakat terlibat dalam proses penyusunan program dan peningkatan kapasitas juga dibutuhkan kesiapan masyarakat. Disitulah dibutuhkan agen-agen penggerak yang tumbuh dari masyarakat tersebut. Kaum muda NU, khususnya di desa-desa, sebaiknya tidak lalai melihat peranan penting itu. Mereka harus memiliki daya kompetensi untuk melakukan proses kegiatan politik partisipatif.

Setidaknya mereka juga mampu menggerakkan kelembagaan NU untuk ambil peran penting di level desa. Tentu tidak saja struktur kelembagaan formal, ruang-ruang kultural NU di desa seharusnya didesain memiliki sensitifitas dalam merespon lahirnya Undang-Undang Desa.

Dari pemahaman tersebut, apa yang penting segera dipersiapan oleh kaum muda NU di level desa? Serta rumusan-rumusan apa yang penting kita gerakkan untuk terus melakukan proses pengkaderan terhadap kaum muda NU. Warga NU tidak bisa dipandang sebelah mata dalam konteks penguatan kemandirian desa. Desa adalah kekuatan untuk menopang laju perkembangan negara. Masyarakat desa adalah masyarakat NU. Itulah point penting yang harus kita pikirkan. Kaum muda NU mesti peka melihat kenyataan tersebut.

Partisipasi penggerak

Menjelang seabad kelahiran NU penting kiranya semua pihak, khususnya penggerak NU dari pusat hingga ranting untuk berjibaku memikirkan umat. Bagaimana warga NU yang hidup di desa-desa dapat merasakan kehadiran NU sebagai organisasi pelayan umat. 

Sejauh ini, mengacu pada pemaparan Abdur Rozaki (2017), bahwa UU Desa yang mengamanatkan desa untuk mengangkat derajat kesejahteraan warganya jika tidak diimplementasikan secara nyata dan terukur seperti halnya menggarami air laut. Sebatas di angan-angan. Walaupun desa kini dapat terperdaya dengan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) masih dapat kita temui ketimpangan-ketimpangan atau krisis di desa.

Rozaki menambahkan bahwa masih ada tiga krisis yang menjadi pekerjaan bersama seluruh elemen dalam rangka menuju desa membangun dan sejahtera. Tiga krisis tersebut antara lain; krisis demokrasi, krisis produktivitas, dan krisis kesejahteraan. Elemen ini ditengarai Rozaki dengan masih adanya model kepemimpinan didominasi elit, mengalirnya sumber daya manusia produktif dari desa ke kota, dan hilangnya kontrol atas aset yang dimiliki.

Menilik realitas demikian lantas bagaimana peran NU dan warganya? Nah, inilah yang patut kita pikirkan bersama. Bahwa kesejahteraan sepenuhnya, baik warga NU atau tidak, tidak hanya bergantung pada terbukanya peluang kerja sementara peningkatan skill atau kapasitas diri minim.

Tiga krisis yang dikemukakan Rozaki dapat dimaknai sebagai tantangan dan juga peluang bagi warga nahdliyin mengambil keputusan berdesa. Berdesa tidak hanya memikirkan perut sendiri, tetapi juga kesejahteraan bersama. Krisis kesejahteraan di desa misalnya, dapat dikawal dengan pemanfaatan ADD atau DD dengan melakukan pelatihan keterampilan kerja. 

Disamping itu, tentu para penggerak NU di desa harus ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan gerakan partispatif warga bersama pemerintah desa. Jika warga berdaya dan partisipasi, tiga krisis yang dikemukakan Rozaki lambat laun akan sirna. Gerakan partisipasi ini dapat dilakukan oleh warga NU yang sudah tersebar hingga ke ranting-ranting (desa) di seluruh Indonesia. 

Penulis adalah alumnus Pascasarjana Sosiologi UGM. Kini bergiat di PP GP Ansor dan Korwil Madura Densus 26.