::: NU: Kepastian awal Ramadhan akan diikhbarkan pada 15 Mei 2018 petang hari ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Soal UU MD3, Tidak Boleh Ada Lembaga yang Antikritik

Selasa, 13 Februari 2018 10:10 Nasional

Bagikan

Soal UU MD3, Tidak Boleh Ada Lembaga yang Antikritik
Gedung wakil rakyat. (Foto: detikcom)
Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sejumlah kalangan menyoroti pasal yang dinilai kontroversial dalam UU tersebut.

Pasal yang dimaksud yaitu pasal antikritik dan pemeriksaan anggoat DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden. Hal ini terkait imunitas yang dinilai anggota DPR kebal terhadap hukum.

Menurut Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Andi Najmi Fuaidi, lembaga manapun tidak boleh antikritik.

“Antikritik itu enggak boleh. Tidak ada lembaga manapun di dunia ini yang antikritik. Apalagi melihat zaman sekarang yang terus mengalami perkembangan,” ujar Andi Najmi kepada NU Online, Selasa (13/2) di Jakarta.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR periode lalu ini, kritik masyarakat sangat diperlukan agar kinerja wakil rakyat sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Namun, dia tidak memungkiri ada beberapa kritik yang cenderung menuduh, sehingga menurutnya dalam hal ini, kritik berbeda tipis dengan menuduh.

“Jika kritikan yang cenderung menuduh itu tidak bisa dibuktikan dengan data yang jelas, masyarakat tertentu juga harus siap ketika dibawa ke ranah hukum,” ucap Andi, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) 2010-2015 ini.

Sejumlah kalangan menyoroti Pasal 122 k UU MD3 yang dianggap kontroversial terkait dengan kritik. Karena kritik merupakan hak masyarakat kepada wakil rakyat (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan pemerintah. (Fathoni)