::: NU: Kepastian awal Ramadhan akan diikhbarkan pada 15 Mei 2018 petang hari ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Tak Bijak Libatkan Presiden pada Pelanggaran Etik Ketua MK

Rabu, 14 Februari 2018 07:04 Nasional

Bagikan

Tak Bijak Libatkan Presiden pada Pelanggaran Etik Ketua MK
Jakarta, NU Online
Sikap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat yang tidak kunjung mengundurkan diri dari jabatannya membuat beberapa pihak mulai mendorong Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengambil sikap atas persoalan tersebut.

Namun, menurut Dosen Universitas NU Indonesia (Unusia) Ahsanul Minan, presiden tidak perlu turun tangan untuk menyikapi kasus Arief karena hanya akan menimbulkan polemik yang baru.

"Tidak bijaksana untuk mendorong presiden turun tangan," katanya kepada NU Online di kampus Unusia Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Menurutnya, yang perlu dilakukan publik ialah terus mendorong dan mendesak agar Ketua MK mengedepankan etik karena sebagai hakim MK Arief memiliki kedudukan yang tinggi untuk menegakkan hukum.

"Etika posisinya di atas hukum. Jadi ia harus selesai dengan etiknya sebelum dia menegakkan hukum," jelasnya.

Menurutnya, akan lebih elegan jika penyelesaian persoalan ini melalui desakan rakyat daripada melibatkan presiden.

Sementara kalau presiden turut menyikapi persoalan tersebut, maka akan rawan diserang balik oleh lawan politiknya karena dinilai mencampuri dunia peradilan.

"Dampak politiknya dia akan mendapat simpati publik, tapi lawan politiknya tidak akan diam: berisiko secara politik," ujarnya. (Husni Sahal/Alhafiz K)