::: NU: Kepastian awal Ramadhan akan diikhbarkan pada 15 Mei 2018 petang hari ::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Siang Ini, Lembaga Bahtsul Masail PBNU Bahas RUU Tentang Jabatan Hakim

Kamis, 15 Februari 2018 06:30 Nasional

Bagikan

Siang Ini, Lembaga Bahtsul Masail PBNU Bahas RUU Tentang Jabatan Hakim
(via icenews.is)
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) siang ini, Kamis (15/2), akan mengkaji Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). LBM PBNU mendorong publik untuk mengawal dan mengkritisi RUU Jabatan Hakim untuk memperbaiki dunia peradilan Indonesia.

Kajian ini diadakan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat. Kajian ini rencananya akan dihadiri oleh narasumber Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Ketua PBNU H Robikin Emhas, Anggota Komisi III DPRI RI Teuku Taufiqulhadi, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dan Ketua LBM PBNU KH Em Najib Hassan.

“Secara umum kita akan mendiskusikan reformasi peradilan Indonesia, yakni terkait konsep dan praktik one roof system (sistem satu atap) oleh Mahkamah Agung (MA) dan shared responsibility system (sistem tanggung jawab bersama) oleh MA dan Komisi Yudisial (KY),” kata Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi Husna kepada NU Online, Rabu (14/2) siang.

RUU Jabatan Hakim ini, kata Sarmidi, merupakan momentum untuk menciptakan perubahan dalam sistem manajemen hakim untuk mendorong terciptanya peradilan bersih dengan hakim yang berintegritas tinggi.

Sistem tanggung jawab bersama terkait manajemen hakim diharapkan dapat mengurangi pelanggaran kode etik hakim di tengah tingginya angka operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pengadilan, yaitu ketua pengadilan, hakim, panitera, dan lain sebagainya.

Di samping itu, kajian ini juga mengagendakan perumusan strategi-strategi sosialisasi mendorong kampanye peradilan bersih, kata Sarmidi. (Alhafiz K)