::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Wirausaha, Solusi Penguatan Ekonomi Warga

Selasa, 13 Maret 2018 09:01 Opini

Bagikan

Wirausaha, Solusi Penguatan Ekonomi Warga
Ilustrasi. (dok. wartaekonomi)
Oleh Harvick Hasnul Qalbi

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki nilai yang sangat besar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor UMKM, tidak tanggung-tanggung memberikan kontribusi hingga mencapai angka Rp 850 triliun setiap tahun pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika kita merujuk pada data lain, misalnya yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di sana disebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai angka 61.41 persen. Angka yang sangat tinggi. Dalam konteks penyerapan tenaga kerja—masih merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS— hampir 97 persen tenaga diserap oleh sektor UMKM. Angka tersebut tidak begitu mengherankan jika kita bandingkan dengan jumlah UMKM yang telah mencapai 60 juta unit.

Bertumbuhnya UMKM ini dalam konteks ideologis dan teologis sangatlah relevan dengan ajaran agama. Artinya agama sangat menganjurkan pemeluknya untuk mendiri dan bekerja keras, serta berdaya secara ekonomi.

Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat penting untuk direnungkan. Bunyi hadits tersebut: asyaddunnas adzaban yaumal qiyamati almakhfil albathil yang jika diartikan secara bebas berarti sisksaan paling berat kelak pada hari kiamat, akan menimpa mereka yang yang hanya mau dicukupi orang lain dan hidup menganggur atau berpangku tangan saja. Hadis ini merupakan bukti konkret bahwa Nabi Muhammad sangat tidak menyukai pribadi-pribadi yang malas dan tidak giat bekerja. 

Dalam konteks kaitannya dengan UMKM ini, menurut penulis Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah orgnasasi sosial keagamaan memiliki peran yang sangatlah strategis dalam kehidupan umat. Dengan jumlah warga yang mencapai 91,4 juta jiwa (survei LSI Januari 2013), NU bisa menjadi motor penggerak budaya kerja mandiri yang terimplementasikan melalui UMKM.

Dalam catatan sejarah komitmen untuk memandirikan sekaligus mensejarhterakan kehidupan umat memang tidak bisa diragukan lagi. Kaitannya dengan bidang ekonomi semisal, pada tahun 1938–jauh sebelum Indonesia merdeka—NU sudah menggerakkan ekonomi warga melalui kegiatan ekonomi. Pada tahun tersebut ditemukan istilah ecenomiche mobilisatie. Istilah tersebut setidaknya menggambarkan bahwa NU sangat konsen dalam upaya mengembangkan sektor ekonomi dan kewirausahaan warga.

Selang beberapa waktu kemudian, masih dalam konteks komitmen untuk memajukan sektor ekonomi, NU mendirikan sebuah divisi bertajuk importhandel dan exporthandel. Dua sevisi tersebut dikhususkan untuk kegiatan ekspor impor atau perdagangan luar negeri. Terlebih masalah ekonomi merupakan salah satu bidang penting yang diamanatkan oleh Mumtamar 33 NU di Jombang 2015 lalu.

Menurut penulis, kita pada umumnya jika ingin berkembang harus memiliki keserdasan ekonomi. Kecerdasan ekonomi akan melahirkan pikiran dan gerakan ekonomi yang kreatif sehingga mendorong kemandirian warga. Dalam istilah Proklamator RI Ir. Soekarno, berdikari, yakni kehendak untuk berdaulat dan berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini sangat penting ditekankan, sebab jika tidak demikian, maka yang terjadi selamanya mental kita tidak akan tumbuh menjadi mental usahawan yang mandiri dan kreatif.

Dalam konteks ini, penulisan ingin menakankan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan upaya penumbuhan sektor wirausaha. Pertama, pemerintah harus menggandeng pihak-pihak atau steakholder terkait—utamanya—yang punya akses langsung pada kalangan paling bawah untuk meningkatkan akses peminjaman modal. Akses ini sangat penting.

Sebab besarnya jumlah dana yang tersedia untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ada ada hasilnya bagi pembangunan ekonomi tanpa diserta dengan akses yang seluas-luasnya. Sampai saat ini, masih beberapa kali dalam catatan penulis ditemukan warga kalangan bawah yang masih sangat kesulitan dalam mengakses program permodalan untuk usaha kecil menangah yang dijalankan.

Pemerintah bisa menggandeng misalnya lembaga atau organisasi msyarakat beserta segala basis stuktur dan sumberdayanya untuk mensukseskan program ini. Sebut saja misalnya sebgaia salah satu contoh pemerintah bisa menggandeng Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang dengan basis pengikutnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di Kalangan NU misalnya ada jaringan pesantren yang bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan dan juga bahkan jika dinilai laik, langsung masuk pada program disalurkannya modal tersebut.

Kedua, pemerintah hendaknya lebih memerhatikan lagi sapek pemerataan ekonomi. KOnsentrasi pada pertumbuhan memang sangat baik, namun apa artinya perekonomian yang tumbuh tanpa dibarengi dengan pemerataan yang baik. Pola pembangunan infrstruktur yang dilakukan Presiden Jokowi dalam pandangan penulis bisa dijaikan platform untuk pembangunan ekonomi juga.

JIka infrstuktur dibangun dari daerah-daerah terluar dan jauh dari pusat pemerintahan, maka hendaknya program penumbuhan ekonomi dengan jalan menumbuhkan kewirausahaan juga hendaknya dilakukan dari kantung-kantung terluar dari gugusan pulau-pulau Nusantara.

Hal kedua ini semakin menemukan relevansinya jika kita mengacu pada data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa angka rasio gini Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yakni 0,432. Angka tersebut jauh di atas angka rasio gini nasional sebesar 0,393.

Yogya mengungguli delapan provinsi lain yang memiliki angka ketimpangan di atas rasio gini nasional. Kedelapan daerah tersebut adalah Gorontalo dengan angka ketimpangan 0,430, DKI Jakarta dengan 0,413, Sulawesi Selatan dengan 0,407, Jawa Barat dengan 0,403, Papua sebesar 0,397, Jawa Timur sebesar 0,396, Sulawesi Utara dengan gini ratio 0,396, dan Sulawesi Tenggara dengan 0,394.

Ketimpangan ekonomi tersebut tentu saja disebabkan oleh salah satunya masifnya pembangunan yang terjadi di Yogya. Artinya, sentrum pembangunan menumpuk di kota-kota besar sehingga menyebabkan hal tersebut menggerus dan menyingkirkan mereka yang tidak berdaya secara ekonomi. Paradigma seperti ini harus kita hindari. Pembangunan ekonomi harus dimulai dari daerah terluar. Termasuk salah satunya menumbuhkan gugusan wirausahawan baru di sana.

Maka, penulis mengamini dengan sangat apa yang dikatakan oleh Nobelis Ekonomi dari Bangladesh Muhammad Yunus bahwa kunci kemajuan sebuah bangsa adalah terletak pada seberapa jauh gairah berwirausaha warganya. Mari gelorakan semangat wirausaha untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Penulis adalah Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.