::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

DPD Nilai Peran Ekonomi Syariah Kurang Greget

Rabu, 14 Maret 2018 19:30 Nasional

Bagikan

DPD Nilai Peran Ekonomi Syariah Kurang Greget
Jakarta, NU Online
Kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi berbasis syariah dinilai masih rendah. Komite IV DPD RI berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat berperan aktif dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia guna terciptanya pengembangan ekonomi syariah yang kondusif dan harmonis. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 14/3.

Anggota Komite IV, Abdul Gaffar Usman mengatakan kehadiran dari lembaga perbankan berbasis syariah masih kurang terasa dan kurang terlihat manfaatnya. Hal ini karena upaya publikasi kepada masyarakat yang sangat minim.

"Bank Muamalat di daerah Riau sudah lama tapi tidak terdengar dan terasa manfaatnya. Ini yg barangkali harus diperkuat. MES harus memperkuat promosi syariah sehingga bahwa benar-benar ini yang terbaik untuk dunia keuangan kita," jelas senator asal Riau ini.

Senada dengan Abdul, Ghazali Abas asal Aceh menilai akan sulit untuk mewujudkan perekonomian berbasis syariah jika tidak ada pengenalan ke masyarakat secara gencar. Lembaga keuangan berbasis syariah yang ada saat ini perlu mencontoh promosi-promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

"Contoh promosi yang dilakukan oleh produk-produk massal dengan cara membagikan brosur atau bahkan membagikan produk secara gratis. Jadi masyarakat akan lebih mengenal dan merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Sedangkan Chaidir Jafar mempertanyakan penyebab mendasar perkembangan ekonomi yang berbasis syariah tidak menonjol, padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Senator asal Papua Barat ini bahkan menyayangkan masyarakat di pelosok yang jauh lebih familiar dengan rentenir.
 
"Apakah karena lembaga-lembaga yang menanganinya yang kurang lihai dalam mengemas kegiatannya? Karena jujur kalau kita ke pelosok, masyarakat lebih familiar dengan rentenir dari pada produk perbankan berbasis syariah," tambahnya.

Anggota Komite IV DPD asal Jawa Timur, Budiono mengaku prihatin karena belum maksimalnya perlindungan konsumen terhadap produk non-halal. 

"Produk yang kita konsumsi tidak terjamin 100 % aman. Belum lagi menyangkut aktivitas ekonomi yakni mencari nafkah dengan berbagai cara, apakah sudah syari atau tidak, termasuk rokok ada yg bilang makruf ada jg yg hilang haram. Nah ini masih besarnya konsumsi masyarakat yang tidak terjamin kehalalannya," jelasnya.

Sedangkan John Pieris melihat belum adanya peran negara yang harus dikonkritkan. Menurutnya, saat ini banyak perguruan tinggi yang mengakomodir pendidikan syariah. Jadi harusnya semakin mudah untuk melakukan edukasi.

Menanggapi pendapat yang berkembang, Sekjen Pengurus Pusat Masyakat Ekonomi Syariah, Edy Setiadi mengatakan MES memiliki bidang yang membantu untuk mengembangkan usaha mikro khususnya masyarakat berpenghasilan kecil dengan memberi pelayanan pembiayaan untuk memperkecil ruang lingkup rentenir. 

"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank syariah untuk menjalankan program yang kami beri nama Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini, sehingga tidak hanya memberika edukasi tentang keuangan syariah tapi juha memberikan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan usaha," terangnya. (Red-Zunus Muhammad)