::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Menteri Agama: Waspadai Ekstremisme Beragama

Rabu, 14 Maret 2018 21:09 Nasional

Bagikan

Menteri Agama: Waspadai Ekstremisme Beragama
Jakarta, NU Online
Seluruh sumberdaya pendidikan Islam di lingkup Kementerian Agama RI diminta merespons dua isu besar terkini yang dapat mengancam keberagamaan dan nasionalisme. Isu terbesar yang dihadapi pendidikan Islam adalah ekstrimisme.

Demikian dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara Rakornas Pendidikan Islam yang digelar Dirjen Pendidikan Islam Kementeriam Agama RI, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, (14/3). 

Mengingat perkembangan terkini yang cukup mengkhawatirkan, Menag meminta semua peserta yang berasal dari seluruh Indonesia memahami betul bahwa apa pun yang disepakati di Rakornas ini harus beemuara pada dua hal tersebut. 

Pertama adalah tentang moderasi islam. Dunia keislaman belakangan ini diwarnai ekstrmisme yang mengancam kebangsaan.

“Saat ini mulai muncul upaya secara ekstrim dalam memahami nilai islam oleh satu kelompok tertentu yang ultra konservatif," kata Menag. 

Kelompok ini memahami dalil-dalil secara tekstual semata dengan mengabaikan konteks. Dengan cara itu mereka cenderung tidak menerima penafsiran dan kondisi kontekstual. 

Sementara di kutub yang lain begitu liberal mendewakan nalar dan mengabaikan teks. Dua kutub ini dibenturkan sehingga terjadi konflik atas nama agama di negara ini. 

Untuk itulah semua pendidik agama Islam harus menjadi agen penjaga moderasi. 

Isu yang kedua adalah membangun, menjaga, dan merawat kesadaran bahwa beragama adalah juga berindonesia dan sebaliknya. 

Kita sebagai muslim harus memiliki keyakinan bahwa beragama adalah dalam rangka menjaga kebangsaan. Berkebangsaan adalah wujud pengamalan agama Islam. Maka Menag meminta agar keindonesiaan dan keberagamaan tidak dipertentangkan. 

“Waspadai paham keagamaan yang anti kebangsaan. Misalnya yang menganggap menyanyi Indonesia raya, hormat bendera, atau Pancasila haram,” tambahnya.

Sebaliknya, sebagai muslim juga harus menolak regulasi yang secara esensial melabrak agama. 

Rakornas Pendidikan Islam ini diikuti 630 aparatur dan pejabat Dirjen Pendidikan Islam dari seluruh Indonesia. (Red: Kendi Setiawan)