::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

NU-Muhammadiyah, Pendulum Antara Kebangsaan dan Agama di Indonesia

Sabtu, 07 April 2018 03:00 Nasional

Bagikan

NU-Muhammadiyah, Pendulum Antara Kebangsaan dan Agama di Indonesia
Jakarta, NU Online
Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mujib Qulyubi mengatakan, NU dan Muhammadiyah berfungsi sebagai pendulum atau bandul antara kebangsaan dan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kiai Mujib menerangkan, ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki perang penting untuk menciptakan perdamaian di Indonesia -negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Di negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim, karena tidak ada ormas seperti NU dan Muhammadiyah maka penduduknya terus berperang antara kelompok satu dengan lainnya.

“Jangan sampai negara kita tercabik-cabik seperti Yugoslavia menjadi tujuh, Sudan menjadi dua, Uni Sovyet menjadi 15 negara. Negara-negara itu pecah (salah satunya disebabkan karena) ada unsur agamanya,” kata Kiai Mujib dalam sebuah diskusi di Pesantren Darul Uchwah Jakarta, Jumat (6/4) malam.

Oleh sebab itu, lanjutnya, NU dan Muhammadiyah memiliki peran untuk ‘menyangga’ Indonesia agar tidak pecah menjadi beberapa negara.

Narasumber lain, Hajriyanto Y Thohari menegaskan, Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang berada ‘di tengah’ keduanya. Para pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila karena melihat masyarakat Indonesia yang majemuk.  

“Kalau negara terlalu ke kanan (sekuler), maka akan jadi skandal. Kalau terlalu ke kiri, maka akan heboh negara ini. Skandal artinya menjadi bahan pembicaraan,” ujarnya.

Menurut  Ketua PP Muhammadiyah ini, untuk menjadikan Indonesia tetap berada ‘di tengah’, tidak sekuler dan agama, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki kepekaan dan sensitivitas akan hal itu. Jika pemimpin Indonesia tidak memiliki kepekaan terhadap hal itu, maka negara ini akan condong ke kanan atau ke kiri. (Muchlishon)