NU: IDUL FITHRI 1439 H MENUNGGU HASIL RUKYAH KAMIS 14 JUNI 2018::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

HARLAH KE-58 PMII

Aktivis PMII Perlu Bangkitkan Kembali Nilai Dasar Pergerakan

Senin, 16 April 2018 23:00 Nasional

Bagikan

Aktivis PMII Perlu Bangkitkan Kembali Nilai Dasar Pergerakan
Jakarta, NU Online
Mantan anggota Majelis Pembina Nasional (Mabinas) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Amsar A Dulmanan menilai aktivis PMII perlu mendefinisikan ulang tentang hakikat berdirinya dari aspek Nilai Dasar Pergerakan (NDP) dan nilai-nilai yang menjadi tuntunan NDP, yakni pada kajian Ahlussunnah Wal Jamaah. 

"Harus ada semacam kaya revitalisasi dari sebuah prinsip tentang nilai dasar pergerakan sama nilai dasar perjuangannya," katanya kepada NU Online beberapa hari yang lalu di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Bang Amsar, demikian pria itu karib disapa, menengok tentang gerakan yang dilakukan PMII pada masanya, yakni menghimpun pemikiran progresivitas Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan pribumisasi Islam.

"Itu anak-anak PMII yang mencoba menerjemahkan dalam bentuk program-program, sehingga ada analisis sosial, paradigma transformatif," ujarnya. 

Menurutnya, setelah konsep dasar dapat dipahami dan dicermati, lalu dibangun dalam sudut pandang program kerja PB PMII yang terkumpul berdasarkan kepentingan hasil kongresnya. 

"Jadi kongres ini bukan semacam kaya kitab yang harus disimpan, tapi keputusannya itu dikaji ulang oleh yang berwenang baik di tingkat PB maupun di tingkat cabang atau di tingkat universitas yang ada PMII-nya," ujarnya. 

Pria yang menjadi dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta itu mengatakan, jika substansi tidak pernah melandasi sebuah sudut pandang gerakan, maka kelembagaan PMII berakhir sebatas kepentingan pragmatis. 

"Kalau sudah pragmatis, maka siapa yang bayar dia akan menempatkan tokoh di struktur kepengurusan yang ada. Akhirnya mau tidak mau PMII dijadikan alat kekuasaan," jelasnya.

Marwah PMII sebagai proses penyemai kader dalam tata aturan bernegara dan bermasyarakat, menjadi terlalaikan karena yang terjadi sebatas pragmatisme pada kebutuhan menempatkan orang untuk kepentingan siapa dan bukan mempersiapkan kader untuk membawa nilai-nilai mabadi khoiro ummah al-khamsah, NDP, dan menerjemahkan Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). 

"Akhirnya nilai yang ada itu sebatas ideologisasi yang menjadi dogmatis (dan) dia tidak mendinamisasi dalam ruang kesadaran para kadernya untuk siap menempatkan diri di mana saja, sebagai kader dalam perhelatan  kehidupan bernegara," pungkasnya. (Husni Sahal/Fathoni)