NU: IDUL FITHRI 1439 H MENUNGGU HASIL RUKYAH KAMIS 14 JUNI 2018::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Masjid Harus Jauh dari Politik Praktis

Ahad, 27 Mei 2018 03:00 Nasional

Bagikan

Masjid Harus Jauh dari Politik Praktis
Diskusi Menyoal Politik dalam Masjid, PCNU Jakut
Jakarta, NU Online
Ketua FKUB Jakarta Utara sekaligus pengurus MUI DKI Jakarta, KH Abi Ichwanuddin, mengatakan agama Islam mengatur seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali politik. Namun, politik dalam masjid dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. Abi menyatakan bahwa masjid sah-sah saja jika digunakan untuk tempat pendidikan politik.

"Tidak ada larangan ajaran agama untuk review menjadikan masjid sebagai, tempat pendidikan politik for society sepanjang yang disampaikan  adalah nilai dan etika berpolitik," ujar pria yang juga Wakil Ketua PCNU Jakut, Sabtu (26/5). 

Pada diskusi publik Menyoal Politik dalam Masjid yang digelar di PCNU Jakarta Utara itu, Abi menegaskan masjid jelas tidak boleh digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis. Contohnya kampanye dan mendorong atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu. 

"Mengapa masjid dan tempat ibadah harus dijauhkan dari aktivitas politik praktis? Karena sifat aktivitas politik itu diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba," katanya.

Menanggapi hal itu, Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jakarta Utara, Mochamad Dimyati mengatakan Panwaslu tak akan mengintervensi masjid. Ia menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tempat ibadah harus steril dari kegiatan politik. Hal itu termaktub dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan.

"Tidak ada upaya intervensi dari Panwaslu kepada masjid, hanya sekedar membatasi agar tidak ada aktivitas kampanye yang terang-terangan mengarah kepada salah satu calon sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Justeru kami mengapresiasi bilamana di dalam masjid terdapat ajakan untuk menjaga kondusivitas dan kedamaian selama masa pemilu," ujar Dimyati. (Eki/Kendi Setiawan)