::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Masjid Bukan Ajang Politik Praktis

Kamis, 14 Juni 2018 09:00 Opini

Bagikan

Masjid Bukan Ajang Politik Praktis
Ilustrasi: Masjid KH Hasyim Asy'ari Jakbar
Oleh Agus Rianto

Tahun 2018 ini dan tahun 2019 mendatang oleh masyarakat lebih terkenal disebut sebagai 'Tahun Politik', karena  di tahun 2018 ini akan diadakan Pilkada serentak di berbagai wilayah tanah air kita. Lalu tahun 2019 mendatang akan diadakan Pilpres di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk Pilkada serentak  sendiri  sudah diadakan berbagai  persiapan, bahkan saat ini sudah masuk tahap  kampanye yang mana para calon-calon kepala daerah sudah menyampaikan program-programnya pada masyarakat untuk mencari suara pilihan masyarakat. 

Dalam hal ini, umat Islam sebagai umat  yang mayoritas di Indonesia tidak lepas pula peranannya dalam memberikan suara dalam Pilkada atau dalam Pilpres kelak terhadap calon yang dipilihnya. Suara umat Islam tentu akan berpengaruh besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Daerah di sebuah daerah dan siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2019 nanti.

Posisi Masjid

Berbicara soal umat Islam tidak bisa lepas dari  membicarakan peran masjid, karena masjid  merupakan tempat  berkumpulnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah SWT. Tentu para jamaah menjelang Pilkada serentak di tahun 2018 ini dan Pilpres di tahun 2019 mendatangm juga akan berbincang-bincang masalah ini dengan sesama jamaah. Tiap jamaah masjid mempunyai pilihan calon masing-masing dalam Pilkada dan Pilpres nanti.

Mungkin ada  yang bertanya, apakah boleh sebuah masjid dijadikan ajang politik praktis dengan mengkampanyekan salah satu calon dalam Pilkada dan Pilpres pada para jamaahnya? Atau bolehkan masjid diisi ceramah yang cenderung menjelekkan seseorang atau suatu golongan?

Menjawab pertanyaan di atas, harus dilihat dulu bagaimana sebenarnya posisi masjid dalam kehidupan umat Islam. Pada dasarnya masjid itu posisinya netral. Masjid itu milik semua jamaah, tanpa memandang latar belakang jamaahnya, tidak memandang etnis, daerah asal si jamaah, aspirasi politik jamaahnya dan sebagainya.   

Kalau  posisinya seperti itu berarti masjid tidak boleh dijadikan ajang politik praktis dan ikut mengkampanyekan salah satu calon Pilkada dan Pilpres pada jamaahnya, apalagi diisi ceramah yang cenderung menjelek-jelekan seseorang atau suatu golongan, karena kalau sudah berbuat seperti itu berarti masjid sudah tidak netral lagi.

Kalau masjid sudah tidak netral, maka bisa terjadi perpecahan di kalangan jamaah dan bisa terjadi kubu-kubuan. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka suasana ibadah tidak akan nyaman lagi. Biarkanlah  jamaah memilih sendiri-sendiri calon kepala daerah  atau  calon presiden yang disukainya, jangan didikte harus memilih salah satu calon yang disukai pihak masjid. Jamaah mempunyai hak demokrasi dan kebebasan dalam memilih pemimpin daerah atau negara.

Pendapat Penulis di atas senada dengan pernyataan dari Husni Mubarak Amir, koordinator FSTM (Forum Silaturahim Takmir Masjid) se-Jakarta yang mengatakan, bahwa masjid adalah tempat ibadah dan berdakwah yang mengajak pada perdamaian  dan tidak menyebar kebencian, apalagi sampai mengarah pada ajakan untuk memilih calon-calon tertentu.

Oleh karena itu, takmir harus selektif dalam memilih penceramah atau pengisi kegiatan di masjid. Penceramah harus memiliki pemahaman tentang Islam rahmatan lil alamin yang mengajak perdamaian untuk seluruh golongan dan tidak mengkotak-kotakan golongan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seyogianya masjid harus bersikap netral dalam ajang Pilkada dan Pilpres nanti. Masjid jangan dijadikan ajang kampanye atau politik praktis, apalagi menjelek-jelekkan suatu pihak, karena hal itu akan merusak kerukunan antarjamaah.

Penulis adalah Pengamat Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS).