::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

'Para Petinggi Militer Myanmar Harus Diadili atas Kejahatan Kemanusiaan'

Rabu, 27 Juni 2018 21:30 Internasional

Bagikan

'Para Petinggi Militer Myanmar Harus Diadili atas Kejahatan Kemanusiaan'
Jenderal Senior Min Aung Hlaing (depan). Foto: AFP
New York, NU Online
Para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk para komandan dari dinas pertahanan dan militernya, harus menghadapi pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas perlakuan terhadap minoritas Rohingya.

Demikian disampaikan Amnesty International, organisasi non-pemerintah internasional yang peduli pada isu hak asasi manusia, Selasa (26/6), sebagaimana dikutip dari Reuters.

Amnesty International menyeru kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merujukkan laporan temuan pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan menerapkan "embargo senjata komprehensif" di negara Asia Tenggara serta sanksi keuangan terhadap para pejabat senior Myanmar.

Baca juga: Muslim Rohingya di Mata Komandan Militer Myanmar
Amnesty International, yang memulai penyelidikannya pada bulan September, melaporkan bahwa militer Myanmar memimpin operasi terencana untuk berbagai aksi pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, dan perusakan terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara hingga akhirnya mereka melarikan diri ke negara tetangga.

Nama-nama petinggi militer Myanmar yang ia sebut antara lain Jenderal Senior Min Aung Hlaing, komandan Dinas Pertahanan Myanmar, juga deputinya dan komandan tentara Wakil Jenderal Senior Soe Win, serta komandan unit tertentu yang dianggap terlibat dalam tindak kekejaman.

Laporan itu juga menyebutkan delapan anggota militer lainnya dan tiga anggota Polisi Penjaga Perbatasan. Amnesty International meminta Myanmar untuk menghentikan pembatasan kebebasan bergerak dan mengembalikan status kewarganegaraan Muslim Rohingya.

Sekitar 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh menyusul operasi militer Myanmar yang terjadi pada jelang akhir Agustus tahun lalu.  PBB menyebut tragedi ini sebagai upaya pembersihan etnis. (Red: Mahbib)