: UNU Jogja adalah perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem blok pada semua program studi daftar sekarang di www.pmb.unu-jogja.ac.id atau 0822 3344 9331 :: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Materi Khilafah Khutbah Masjid Pemerintah Merongrong Bangsa

Kamis, 12 Juli 2018 05:00 Nasional

Bagikan

Materi Khilafah Khutbah Masjid Pemerintah Merongrong Bangsa
Demonstrasi menolak paham khilafah
Jakarta, NU Online
Adanya hasil penelitian yang menyebutkan terdapat 41 masjid pemerintah yang terindikasi menyebarkan paham  radikal melalui khutbah Jumat, bisa saja ditanggapi apatis sebagian pihak. Akan tetapi, munculnya indikasi radikal di masjid-masjid pemerintah tersebut, menjadi hal yang amat perlu diwaspadai.

“Bagaimana dengan di luar masjid pemerintah, kalau di masjid pemerintah saja sudah terindikasi radikal?” kata Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Agus Muhammad, Rabu (11/7).

Agus mengatakan adanya indikasi radikal pada khutbah Jumat di masjid-masjid pemerintah, bukan berarti bahwa pemerintah tersebut menyebarkan paham radikal. Pasalnya yang mengundang khatib yang menyebarkan materi radikal pada khutbahnya adalah takmir atau pengurus masjid.

(Baca: 41 Masjid Pemerintah Terindikasi Sebarkan Raham Radikal)

“Kita tidak tahu apakah takmir masjid tersebut juga berpaham radikal. Jangan-jangan takmir tahu bahwa khatib yang diundang menyebar paham radikal, tetapi karena sudah dikenalnya dianggap biasa saja,” lanjut Agus.

Khutbah bermuatan radikal, khususnya pada dukungan atas paham khilafah juga menjadi keprihatinan Agus. “Dari 122 khutbah ada 18 khutbah yang setuju adanya pemahaman khilafah. Ini berarti 15 persen setuju dengan khilafah,” paparnya lagi.

Terlebih dari 18 khutbah bermuatan kesetujuan terhadap khilafah tersebut, terdapat tiga khutbah termasuk radikal kategori tinggi; sepuluh khutbah masuk kategori sedang, dan hanya lima khutbah yang masuk kategori rendah.

(Baca: PBNU Sayangkan Khutbah Radikal di Masjid Pemerintah)

Radikal yang dimaksud adalah pandangan, sikap dan perilaku yang cenderung menganggap kelompoknya yang paling benar dan kelompok lain salah; mudah mengkafirkan kelompok lain; tidak bisa menerima perbedaan, baik perbedaan yang berbasis etnis, agama maupun budaya.

Selain itu radikal juga cenderung memaksakan keyakinannya pada orang lain; menganggap demokrasi termasuk demokrasi Pancasila sebagai produk kafir; dan  membolehkan cara-cara kekerasan atas nama agama.

Radikal kategori tinggi adalah level teratas di mana khatib bukan sekadar setuju, tetapi juga memprovokasi umat agar melakukan tindakan intoleran. Kategori sedang artinya tingkat radikalismenya cenderung sedang. Adapun radikal tergolong rendah, artinya secara umum cukup moderat tetapi berpotensi radikal. Misalnya, dalam konteks intoleransi, khatib tidak setuju tindakan intoleran, tetapi memaklumi jika terjadi intoleransi.

Agus menyebut, dari 18 khutbah bermuatan kesetujuan atau dukungan terhadap paham khilafah, 12 ditemukan di masjid BUMN, dan 6 khutbah di masjid kementerian. Dari 12 khutbah bermuatan kesetujuan terhadap paham khilafah di masjid BUMN, Agus menyebut 1 khutbah masuk kategori radikal tinggi, 10 khutbah masuk kategori sedang dan hanya 1 yang berkategori rendah.

(Baca: Enam Topik Radikal Terpopuler pada Khutbah Jumat Masjid Pemerintah)

Masuknya kategori radikal sedang menurut Agus sangat mengkhawatirkan karena sudah dekat untuk masuk ke kategori tinggi, dan justru hampir tidak mungkin berubah ke kategori rendah.

Oleh karena itu, menurut Agus perlu upaya serius untuk mengatasi masalah ini. “Data ini harus ditindaklanjuti, karena jelas-jelas mengancam. Adanya penyebaran ideologi khilafah, pemerintah harus turun tangan,” harap Agus.

Agus menekanan perlunya pengawasan khusus sehingga masjid BUMN bebas dari paham radikal dan dukungan kepada khilafah. “Bisa-bisanya masjid BUMN tapi merongrong ideologi negara,” sesal Agus.

Diberitakan sebelumnya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta dan Rumah Kebangsaan pada tahun 2017 melakukan penelitian terkait materi khutbah radikal di masjid negara. Penelitian dilakukan terhadap khutbah yang disampaikan khatib pada setiap pelaksanaan shalat Jumat, selama empat minggu, dari tanggal 29 September hingga 21 Oktober 2017. Terdapat 100 masjid di Jakarta yang terdiri dari 35 masjid kementerian, 28 masjid lembaga, dan 37 masjid BUMN yang diteliti. 

Hasil penelitian tersebut juga telah dipresentasikan melalui konferensi pers di Gedung PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat, Ahad (8/7). (Kendi Setiawan)