::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Kebijakan Berbasis Riset Lebih Tepat

Sabtu, 14 Juli 2018 11:45 Nasional

Bagikan

Kebijakan Berbasis Riset Lebih Tepat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb Ace Hasan Syadzily (Foto: Musthofa Asrori)
Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb Ace Hasan Syadzily mengungkapkan idealnya setiap kebijakan diambil berdasarkan pendekatan berbasis hasil penelitian. Karenanya penelitian harus mendorong suatu inovasi baru untuk kemanfaatan bangsa. 

“Sekarang kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik, teknokrat. Kita berharap kebijakan diambil berdasarkan pendekatan hasil riset,” kata Ace pada Temu Peneliti Balitbang Diklat Kemenag, Jumat (13/7).

Ace menuturkan DPR telah mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Jika RUU tersebut disahkan akan dijadikan landasan riset teknologi. 

Akan tetapi, riset yang dilakukan tidak sekadar riset yang hanya mencantumkan judul, lalu  disimpan di rak. Riset yang dilakukan diharapkan sejauh mana berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat. 

Bagi peneliti, terwujudnya UU Sisnas Iptek akan berdampak baik karena mendatangkan konsekuensi adanya anggaran yang memadai untuk kegiatan riset. “Harus kita tahu bahwa kita memiliki data dibandingkan negara maju anggaran riset 0,005 dari APBN. Ini sangat kecil. Kita ambil contoh di negara maju anggaran riset mencapai 2,5 persen dari dana APBN,” kata Ace.  

Ace menambahkan saat ini dunia sosial, politik dan keagamaan di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Pada saat yang sama suasana tradisi intelektual pengetahuan di Indonesia diimpor dari Negara barat. 

“Juga muncul tradisi yang sangat jumud yang mengkafir-kafirkan orang yang berbeda keyakinan. Al-Qur’an dipahami secara leterlek, tidak berpijak pada situasi. Hal itu mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. “Masyarakat tiba-tiba terbelah,” kata dia.

Ia menegaskan Komisi VIII DPR akan mendukung satu model riset jika dapat membawa hasil dan solusi seperti yang diharapkan. Lebih dari itu riset pun dapat dilakukan melalui kerja sama dengan swasta lembaga internasional jika membawa dampak kebermanfaatan. (Kendi Setiawan)