::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::  Kuliah Plus Ngaji? Ke UNSIQ Wonosobo aja, -Memadukan mutiara luhur tradisi pesantren dan keunggulan Universitas Modern- Kunjungi http//:pmb.unsiq.ac.id. 081391983830 (Latu Menur Cahyadi)::: 

Mengadu ke PBNU, Ini Tuntutan Pekerja Freeport

Jumat, 03 Agustus 2018 19:30 Nasional

Bagikan

Mengadu ke PBNU, Ini Tuntutan Pekerja Freeport
Jakarta, NU Online
Sejumlah pekerja PT Freeport yang dirumahkan secara sepihak mengadu ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka menyampaikan permasalahannya. Mereka yang telah melakukan gugatan dan pengaduan ke pemerintah itu sampai hari ini belum menerima kejelasan hasil. Padahal hal itu sudah berlangsung setahun lebih.

Nurkholis selaku pendamping menyampaikan dua tuntutannya kepada pihak perusahaan ataupun pemerintah untuk menyelesaikan persoalan. Pertama, para pekerja itu minta dipekerjakan kembali. “Tuntutan teman-teman minta dipekerjakan kembali,” katanya di lantai 5 PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (3/8).

Jika pun mereka harus diberhentikan, masyarakat meminta agar perusahaan dapat memberikan hak-haknya yang belum terbayarkan. Selain itu mereka juga meminta perusahaan agar dapat duduk bersama satu meja.

Di samping itu, ditemui setelah pertemuan, Julius Mairuhu selaku salah satu pekerja di perusahaan tersebut menyatakan bahwa pelaku yang membuat sejumlah masalah harus diberi sanksi.

“Andaikata dinyatakan salah, berartikan pembuat ulah persoalan ini wajib bertanggung jawab dong. Ini kan negara hukum,” ujarnya.

Julius meminta pemerintah hadir dalam persoalan ini karena menyangkut orang banyak. Setidaknya, 32 ribu orang menjadi korbannya mengingat 8300 pekerja yang diberhentikan tersebut memiliki keluarga.

Hadir menerima mereka, Ketua PBNU H Robikin Emhas, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ulil Abshar Hadrawi, dan Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Syamsuddin Siawat Pesilette.

Sementara itu, Ketua PBNU H Robikin Emhas menyampaikan bahwa dalam persoalan ini, pemerintah tidak boleh abai. “Pemerintah tidak punya alasan untuk tidak hadir,” tegasnya. (Syakir NF/Ibnu Nawawi)