::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::  Kuliah Plus Ngaji? Ke UNSIQ Wonosobo aja, -Memadukan mutiara luhur tradisi pesantren dan keunggulan Universitas Modern- Kunjungi http//:pmb.unsiq.ac.id. 081391983830 (Latu Menur Cahyadi)::: 

Berita Pengasuh Al Munawir Krapyak Ultimatum Jokowi, Seratus Persen Hoaks

Ahad, 05 Agustus 2018 22:56 Anti-Hoaks

Bagikan

Berita Pengasuh Al Munawir Krapyak Ultimatum Jokowi, Seratus Persen Hoaks
Screenshot berita jppn
Jakarta, NU Online
Sejak Ahad (5/8) sore jagat maya diramaikan oleh pemberitaan salah satu media daring berjudul Jika 2 Hari Ini Jokowi Tak Pilih Cak Imin PBNU Angkat Kaki, yang menyebutkan Mustasyar atau Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Najib Abdul Qodir mengultimatum Presiden Joko Widodo, terkait kepastian menggaet Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (Cawapres).

Dalam berita juga disebutkan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu memberi waktu kepada Jokowi hingga dua hari ke depan. Jika tidak, tegas dia, kiai NU akan membuat poros baru. Kiai Nadjib menyatakan akan memberi deadline kepada Jokowi dalam dua hari, yang jika tidak jelas, akan membikin poros baru. 

JPNN mengutip pernyataan tersebut tidak dari Kiai Najib langsung, melainkan dari orang lain yang mengaku sebagai juru bicara para kiai. Tanpa mengonfirmasi ulang, berita itu dimuat dalam bingkai seolah-olah pernyataan resmi PBNU. Kiai Najib sebenarnya juga bukan Mustasyar PBNU, melainkan Rais Syuriyah PBNU.

Menanggapi hal itu, Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak melalui akun Twitter resminya mengklarifikasi bahwa berita tersebut hoaks. "Salah satu media elektronik yang menyatakan 'Jika @jokowi tidak pilih Cak Imin maka PBNU akan angkat kaki' adalah berita yang tidak benar dan sangat ngawur. Apalagi mencatut nama KH.R.M. Najib Abdul Qadir," tulis @almunawwir_com sembari menyertakan tangkapan layar berita yang dimaksud.

Ketua Alumni Huffadh al Munawwir Krapyak, KH R Abdul Hamid Abdul Qodir, juga menegaskan hal serupa. “Disampaikan kpd segenap klrga besar Himmah el-Muna...dimanapun berada,khususnya para pengurus,bhw berita diatas☝( kyai & guru kita KHR M Najib Abd Qodir ) ngancam2 Bpk Presiden Jokowi adalah sangat tdk benar & ngawur,” tulisnya dalam broadcast yang diterima NU Online, Ahad (5/8) malam ini.

Oleh karena itu, sambungnya, ia memohon kepada segenap alumni untuk membantu meluruskan berita tersebut kepada semua pihak.

Pelayan kiai (khadim ndalem) yang juga pengurus pondok setempat, Ahmad Rikza, juga memberi kesaksian bahwa Nadjib tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Katanya, menurut klarifikasi putri Kiai Nadjib,  Ning Nilna yang bertanya langsung pada sekitar pukul 20.30 WIB malam ini, Kiai Nadjib menjawab, “aku ora muni opo-opo (saya tidak bicara apa pun soal itu)."

Rikza yang menyampaikan hal tersebut melalui akun Twitter pribadinya @madreqza itu juga menambahkan bahwa berita tersebut seratus persen hoaks.



Diberitakan sebelumnya sejumlah kiai dan pengasuh pesantren di Indonesia menemui Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, Sabtu (4/8) malam di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mengajukan H Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar diusulkan PBNU sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu mendatang.

Baca: Pengajuan Cawapres Oleh Para Kiai Bukan Atas Nama Organisasi

Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam bersifat tertutup. Juru bicara acara, KH Anwar Iskandar mengatakan pertemuan digagas karena para kiai percaya bahwa Indonesia harus ditopang oleh unsur kebangsaan dan religius. Para kiai yang hadir, kata Kiai Anwar, membawa unsur religius tersebut.

Ini yang mengajukan adalah kiai-kiai yang kebetulan warga NU. Pengajuan mereka atas Cak Imin kepada PBNU untuk diusulkan sebagai Cawapres sama dengan hak warga negara yang memiliki aspirasi politik. (Kendi Setiawan/Mahbib)