::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

PMII Kalbar: Kritik Pemerintah dengan Solusi

Sabtu, 11 Agustus 2018 07:00 Daerah

Bagikan

PMII Kalbar: Kritik Pemerintah dengan Solusi
Pontianak, NU Online
Aksi damai dilakukan Pengurus Koordinator Cabang (Koorcab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat, di Bundaran Digulis Untan Pontianak. Aksi tersebut menolak gerakan slogan atau tagar #2019GantiPresiden yang dinilai inkonstitusional.

Kordinator lapangan aksi, Farianto dalam orasinya mengemukakan PMII adalah organisasi netral yang sifatnya independen, dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Namun PMII wajib mengawasi gerakan inkonstitusional termasuk gerakan hastag 2019 ganti presiden. “Gerakan ini merupakan pembodohan publik dan memanfaatkan media sebagai alat kampanye di luar waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum," katanya di hadapan peserta aksi, Jumat (10/8).

Farianto menegaskan masyarakat hari ini harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Ketika memang ingin memberikan kritik kepada pemerintah, jelas harus dengan data serta solusi yang baik. “Bukan malah membuat gerakan yang seakan ingin makar dalam sistem pemerintahan yang sudah berlaku,” tegasnya.

Salah seorang peserta aksi, Rini Musdalifah juga menyayangkan adanya hastag 2019 ganti presiden yang dinilai inkonstitusional. Kader PMII yang merupakan agen of change dan agen of control sehingga harus cerdas menyikapi gerakan inkonstitusional. “Tentu dengan asas PMII yakni Pancasila akan menjadi penguat bersama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan alasan ini kami mendesak Polri segera menyelesaikan persoalan tersebut," ungkapnya.

Ketua Umum Pengurus Koorcab PMII Kalbar, Muaammar Khadafie mempersilakan melakukan kritik, tapi harus digarisbawahi bawa PMII mempunyai paradigma kritis transformatif. “Artinya jika ingin sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik, maka sejatinya harus menyelaraskan dengan solusi terbaik pula,” katanya. 

Selain menyikapi persoalan gerakan hastag 2019 ganti presiden, masyarakat Indonesia hari ini juga sedang berduka terkhusus warga Lombok. “Saya imbau kepada Kader PMII Se-Kalimantan Barat agar senantiasa mendoakan saudara kita di Lombok, bukan malah menganggap bahwa bencana itu merupakan adzab," ungkap Khadafie.

Setelah aksi damai, Muammar Kadafi bersama peserta membacakan surat pernyataan sikap menolak gerakan hastag 2019 ganti presiden dan duka sedalam-dalamnya terhadap musibah gempa bumi  di Lombok Nusa Tenggara Barat. (Arifuddin/Ibnu Nawawi)