::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

PBNU Sebut Fiqih Disabilitas sebagai Langkah Maju Kajian Islam

Jumat, 30 November 2018 20:45 Nasional

Bagikan

PBNU Sebut Fiqih Disabilitas sebagai Langkah Maju Kajian Islam
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU) H Imam Aziz mengapresiasi kehadiran buku fiqih yang secara khusus berkaitan dengan masalah disabilitas. Ia mengatakan bahwa kehadiran buku ini bermanfaat bagi kalangan disabilitas, pengurus masjid, pemerintah dan pembuat kebijakan publik, dan kampus-kampus Islam.

Demikian disampaikan H Imam Aziz pada peluncuran buku Fiqih Disabilitas yang diadakan Lembaga Bahtsul Masail PBNU di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (29/11) siang.

“Ini merupakan sebuah terobosan dan lompatan dalam pemikiran keislaman karena buku ini bukan sekadar tuntunan praktis kalangan disabilitas, tetapi menempatkan mereka secara adil,” kata H Imam Aziz kepada NU Online di Jakarta, Kamis (29/11) siang.

Sebelumnya, kalangan disabilitas dianggap warga negara kelas dua. Teks-teks keagamaan juga tidak memberikan mereka perhatian secara khusus.

Menurutnya, hal ini yang membuat kalangan disabilitas kesulitan menemukan buku panduan agama keseharian yang menyangkut ibadah, muamalah, perkawinan, hingga siasah.

Kehadiran buku ini, menurutnya, membalik posisi mereka yang selama ini terabaikan. Buku ini menghadirkan mereka sejajar dengan warga negara lainnya.

Buku fiqih disabilitas ini juga mencoba memberikan paradigma baru dalam memandang kalangan disabilitas dengan potensi dan peluang yang sama dalam dunia sosial, politik, ekonomi, dan agama.

Ia menambahkan bahwa dalam wacana keagamaan selama ini, kalangan disabilitas tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Sejalan dengan itu konstruksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik meminggirkan mereka. (Alhafiz K)