::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Sekjen PBNU: Pembunuhan di Papua Termasuk Kejahatan Kemanusiaan

Rabu, 05 Desember 2018 17:50 Nasional

Bagikan

Sekjen PBNU: Pembunuhan di Papua Termasuk Kejahatan Kemanusiaan
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) HA Helmy Faishal Zaini mengutuk peristiwa pembunuhan yang dialami oleh para pekerja di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Menurutnya, pembantaian itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius.
"Ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji,” kata Helmy Rabu (5/12). 

Helmy meminta Pemerintah Pusat, Kepala Daerah, DPR dan juga tokoh masyarakat untuk bekerjasama agar segera menyelesaikan persoalan ini. "Harus diusut dengan tuntas. Sebab tugas negara adalah melindungi nyawa rakyatnya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan, anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy. “Saya sesalkan kekerasan yang terjadi di Papua,” katanya. Namun itu, ia juga menyayangkan adanya kekerasan di waktu yang hampir bersamaan yang dialami sejumlah mahasiswa asal Papua yang melakukan aksi demonstrasi awal Desember lalu. “Kita juga menyesalkan aksi represif pemerintah pada sejumlah mahasiswa,” katanya. 

Sebelumnya sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. 

Suaedy mengatakan bahwa kejadian-kejadian itu tidak bisa dilepaskan dari ketidakpuasan sebagian warga Papua terhadap kinerja Pemerintah. Untuk itu ia mengusulkan pada pemrintah untuk merealisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atau dikenal dengan UU Otsus Papua.

Menurutnya dengan merealisasikan UU tersebut, sejumlah persoalan di papua akan bisa diatasi dengan baik, termasuk kersehteraan, masalah sejarah dan kasus HAM. (Ahmad Rozali)