::: Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter (@nu_online), Facebook (www.facebook.com/situsresminu), Instagram (@nuonline_id) ::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi[@]nu.or.id ::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky[@]nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::

Apakah Pelaksanaan Ibadah Jumat Harus Izin Pemerintah?

Jumat, 07 Desember 2018 08:30 Jumat

Bagikan

Apakah Pelaksanaan Ibadah Jumat Harus Izin Pemerintah?
(Foto: @reuters)
Idealnya, pelaksanaan Jumat dilakukan dalam satu tempat, satu masjid. Setiap sepekan sekali seluruh penduduk desa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Jumat atau sebagian ulama menyebutnya muktamar mingguan. Yang demikian itu sesuai dengan hikmah pensyariatan Jumat, yaitu untuk mempersatukan dan mengharmoniskan umat.

Namun, tidak semua pelaksanaan Jumat di beberapa daerah berjalan dengan mulus. Nyatanya masih ditemukan beberapa kendala untuk menyatukan pelaksanaan Jumat. Misalkan daya tampung masjid yang tidak memadai, tempat yang terlalu jauh dijangkau atau karena ada konflik internal di antara masyarakat.

Dampaknya, masing-masing mendirikan Jumatan baru, sebab tidak memungkinkan dilaksanakan dalam satu tempat. Saat mendirikan jumatan tandingan, sebagian meminta izin pemerintah setempat, namun ada juga yang tidak melakukannya.

Secara hukum fiqih, berbilangnya Jumat karena faktor-faktor tersebut diperbolehkan karena ada hajat. Kami sudah mengupasnya dalam tema khusus tentang hukum melaksanakan dua Jumatan dalam satu desa. Fokus tulisan ini adalah mengenai keharusan izin pemerintah dalam pelaksanaan Jumat, apakah hal tersebut diwajibkan?

Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Menurut tiga mazhab, Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah tidak wajib izin pemerintah. Menurut pendapat ini, Jumat tetap sah meski tanpa izin penguasa, namun hukumnya sunah meminta izin terlebih dahulu sebelum mendirikan Jumat.

Sedangkan menurut kalangan Hanafiyyah wajib izin, pendapat ini menegaskan tidak sah pelaksanaan Jumat tanpa izin pemerintah. Sebelum masjid digunakan untuk pelaksanaan Jumat, pihak takmir wajib meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah setempat.

Keterangan ini sebagaimana ditegaskan dalam referensi berikut ini:

قال الأئمة الثلاثة بصحة الجمعة بغير إذن السلطان ولكن المستحب استئذانه وقال أبو حنيفة إنها لا تنعقد إلا بإذنه قاله الشعراني في الميزان.

Artinya, “Tiga imam mengatakan sahnya Jumat tanpa izin penguasa, namun yang disunahkan adalah meminta izinnya. Abu Hanifah berkata Jumat tidak sah kecuali dengan izin pemerintah. Hal ini dikatakan Imam As-Sya’rani dalam kitab Al-Mizan,” (Lihat Syekh Umar bin Muhammad As-Saqaf, Mukhtashar Tasyyid Al-Bunyan, halaman 160).

Selain wajib izin pemerintah, ulama Hanafiyyah juga mensyaratkan pemerintah, stafnya atau departemen yang diberi wewenang mendirikan Jumat, harus bertindak sebagai imam dan khatib Jumat. Mereka berpandangan, syarat ini untuk mengantisipasi adanya perebutan imam atau khatib.

Uama selain Hanafiyyah tidak mensyaratkan izin imam dan bertindaknya pemerintah sebagai khatib dan imam Jumat karena perilaku para sahabat.

Pernah suatu ketika Khalifah Utsman berhalangan untuk menghadiri Jumat, kemudian Sahabat Ali menggantikannya tanpa izin dari Sahabat Utsman, hal ini tidak ada satu pun sahabat yang mengingkarinya.

Pertimbangan lainnya, Jumat sama dengan Zuhur sehingga tidak memerlukan dua syarat di atas. Syekh Wahbah Az-Zuhayli mengatakan:

اشترط الحنفية هذين الشرطين: الأول ـ أن يكون السلطان ولو متغلباً أو نائبه، أو من يأذن له بإقامة الجمعة كوزارة الأوقاف الآن هو إمام الجمعة وخطيبها؛ لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع منازعة في شؤون الجمعة، فلا بد منه تتميماً لأمره، ومنعاً من تقدم أحد

Artinya, “Ulama Hanafiyyah mensyaratkan dua syarat ini. Pertama, penguasa, penggantinya atau orang yang diberi izin untuk mendirikan Jumat seperti departemen wakaf sekarang harus menjadi Imam dan khatib Jumat, sebab Jumat didirikan dengan kelompok besar, terkadang terjadi perselisihan dalam urusan Jumat, maka wajib terpenuhi syarat ini, untuk menyempurnakan pelaksanaannya dan mencegah berebut majunya siapapun.”

والثاني ـ الإذن العام: وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول إذناً عاماً، بأن لا يمنع أحد ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه؛ لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضور، ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن، ولأنها من شعائر الإسلام، وخصائص الدين، فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم.

Artinya, “Kedua, izin umum, yaitu pintu-pintu masjid Jami’ dibuka dan pemerintah mengizinkan manusia untuk memasukinya secara umum, dengan sekira orang yang mengesahkan jumat tidak dicegah untuk memasuki tempat pelaksanaan Jumat, sebab setiap perkumpulan menuntut untuk izin untuk menghadirinya dan karena tidak hasil makna perkumpulan kecuali dengan izin, alasan lain Jumat adalah termasuk syi’arnya Islam dan kekhasan agama, maka pendiriannya wajib disebarluaskan dan diumumkan.”

ولم يشترط غير الحنفية هذين الشرطين، فلا يشترط إذن الإمام لصحة الجمعة، ولا حضوره؛ لأن علياً صلى بالناس، وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان ، ولأن الجمعة فرض الوقت، فأشبهت الظهر في عدم هذين الشرطين

Artinya, “Selain Hanafiyyah tidak mensyaratkan dua syarat ini, maka tidak disyaratkan izin imam untuk keabsahan Jumat dan tidak pula disyaratkan kehadiran imam. Sebab Sayyidina Ali pernah shalat Jumat mengimami manusia saat Khalifah Utsman tertahan, kemudian tidak ada satu pun orang yang mengingkarinya, Khalifah Utsman juga membenarkan tindakan Sahabat Ali. Alasan lain, Jumat adalah shalat fardhu yang harus dilaksanakan di dalam waktunya, sehingga menyerupai shalat Zuhur dalam sisi tidak adanya dua syarat ini,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz II, halaman 436).

Demikian penjelasan mengenai kedudukan izin pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan Jumat. Afdhalnya tetap meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah atau aparat setempat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. (M Mubasysyarum Bih)