Jakarta, NU Online
Dubes RI di Irak, Dahlan Abdul Hamid, mengatakan situasi di Irak memasuki babak baru yang diwarnai dengan serangan gerilya yang makin intensif.
Keadaan ini sangat membahayakan, dan lebih mengerikan bagi pasukan Amerika Serikat dan Inggris, serta orang- orang Irak yang dianggap berkolaborasi dengan pemerintahan pendudukan.
<>"Boleh dikatakan tentara AS kena batunya. Sampai saat ini sudah 150 lebih tentara AS yang tewas," katanya di Jakarta, Rabu, mengenai situasi terakhir di Irak.
Dahlan sendiri, sejak pecah perang Irak sekitar lima bulan lalu, sudah tidak bertugas di Baghdad. Semua staf dan diplomat pada KBRI di Irak oleh karena masalah keamanan dipulangkan ke Indonesia.
Menurut Dahlan, tentara AS dan sekutunya bisa terjebak dalam lumpur perang gerilya seperti di Vietnam atau seperti tentara pendudukan Uni Soviet di Afghanistan.
Tentara AS kini harus menghadapi sisa-sisa kekuatan Saddam Hussein yang hampir semuanya berpeluang untuk menjadi penembak jitu.
"Kemana itu 25.000 tentara Irak? Kemana itu semua senjata yang dibagi pada rakyat sewaktu menjelang invasi AS? Tentara dan senjata itu tersebar di masyarakat dan kini digunakan untuk perang gerilya," katanya.
Dahlan mengingatkan bahwa rakyat Irak itu boleh dikatakan semua tentara. Mereka harus wajib militer, sebab kalau tidak, akan kena hukuman dua tahun penjara. Mereka juga terlatih dijajah dan terlatih untuk bisa menendang penjajah. Irak sudah pernah dijajah oleh bangsa Romawi, Mongol, dan Inggris.
Mereka juga berpengalaman menentang penjajahan dan bisa mendepak penjajah. Satu-satunya yang bisa dilakukan AS untuk menghindari perang gerilya adalah menghentikan tindakan unilateralisnya, dan menyerahkan kepada sistem multilateral. "Singkatnya, serahkan kekuasaan kepada PBB seperti di Timor Timur," katanya.
PBB-lah yang nanti mempersiapkan pemilihan umum yang betul-betul bebas dan adil sesuai aspirasi rakyat Irak. Namun, Dahlan kurang optimistis AS mau menyerahkan kekuasaannya di Irak kepada PBB.
"Kalau di Timor Timur, itu tidak ada minyak. Tapi, di Irak lain ceritanya. Ongkos yang telah dikeluarkan untuk menguasai Irak, tentunya harus dibayar oleh minyak Irak," katanya.
Menjawab pertanyaan apakah Indonesia sudah mengakui pemerintahan sementara Irak yang telah mengumumkan kabinetnya, Dahlan mengatakan belum. "Indonesia mau multilateral dan tidak mungkin menempatkan diplomatnya di Irak sekarang ini. Tapi kalau swasta ke Irak silahkan saja," demikian Dubes RI di Irak.(mkf)
