Warta
PKB: Korupsi dan Manajemen Anggaran, Penghambat Pembenahan TNI
Kamis, 8 Oktober 2009 | 08:41 WIB
Jakarta, NU Online
Alasan keterbatasan anggaran bagi TNI adalah 'alasan cengeng' yang tak perlu diungkap setiap kali membicarakan masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista). Karena persoalan manajemen keuangan ini juga terkait fakta 80 persen anggaran TNI habis untuk ongkos birokrasi.
Demikian dinyatakan Anggota DPR dari Fraksi PKB Effendi Choirie, Rabu (7/10). Menurut Efendi, persoalan managemen ini terutama sekali terjadi pada birokrasi Kodam dan tiga matra. Sehingga diperlukan perampingan birokrasi Kodam dan ketiga matra -TNI AD, AL, dan AU - untuk optimalisasi anggaran.<>
'Persoalan sebenarnya ada pada manajemen keuangan dan korupsi,'' kata Effendi dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lespersi), Rabu (7/10).
Lebih lanjut, Effendi menyarankan, perampingan harus menyesuaikan dengan gelar ancaman pertahanan negara. Internal TNI harus meluruskan niatnya soal reformasi TNI ini dan memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat mengenai reformasi TNI yang sesungguhnya.
''Soal (reformasi) postur TNI ini sudah ada di UU TNI. Tapi sampai sekarang kok tidak berubah ? Kenapa tetap banyak Kodam dan di Jawa ?'' tanya Efendi.
"Reformasi di tubuh TNI membutuhkan seorang Panglima yang reformis dan Menteri Pertahanan yang berani dan jujur mengatakan apa adanya tanpa takut todongan senjata tentara,'' tandas Effendi. (min)
Alasan keterbatasan anggaran bagi TNI adalah 'alasan cengeng' yang tak perlu diungkap setiap kali membicarakan masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista). Karena persoalan manajemen keuangan ini juga terkait fakta 80 persen anggaran TNI habis untuk ongkos birokrasi.
Demikian dinyatakan Anggota DPR dari Fraksi PKB Effendi Choirie, Rabu (7/10). Menurut Efendi, persoalan managemen ini terutama sekali terjadi pada birokrasi Kodam dan tiga matra. Sehingga diperlukan perampingan birokrasi Kodam dan ketiga matra -TNI AD, AL, dan AU - untuk optimalisasi anggaran.<>
'Persoalan sebenarnya ada pada manajemen keuangan dan korupsi,'' kata Effendi dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lespersi), Rabu (7/10).
Lebih lanjut, Effendi menyarankan, perampingan harus menyesuaikan dengan gelar ancaman pertahanan negara. Internal TNI harus meluruskan niatnya soal reformasi TNI ini dan memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat mengenai reformasi TNI yang sesungguhnya.
''Soal (reformasi) postur TNI ini sudah ada di UU TNI. Tapi sampai sekarang kok tidak berubah ? Kenapa tetap banyak Kodam dan di Jawa ?'' tanya Efendi.
"Reformasi di tubuh TNI membutuhkan seorang Panglima yang reformis dan Menteri Pertahanan yang berani dan jujur mengatakan apa adanya tanpa takut todongan senjata tentara,'' tandas Effendi. (min)
